nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemenhub Batal Atur Larangan Diskon Transportasi Online

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 13 Juni 2019 15:08 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 06 13 320 2066071 kemenhub-batal-atur-larangan-diskon-transportasi-online-sSDqwWZ176.jpeg Kemenhub (Foto: Yohana/Okezone)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) batal mengatur pelarangan diskon atau promo transportasi online. Sebab, pihak Kemenhub ternyata tak memiliki wewenang untuk mengaturnya.

Sebelumnya, Kemenhub berencana melarang diskon pada transportasi online untuk menghindari praktik predatory pricing atau pemasangan tarif serendah-rendahnya untuk menyingkirkan pesaing dalam bisnis tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyatakan, pembatalan ini dilakukan sebab pihaknya tak memiliki wewenang dalam mengatur tarif diskon tersebut. Kewenangan tersebut berada di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal itu berdasarkan hasil diskusi dengan pihak KPPU, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait diskon tarif transportasi online.

Baca Juga: Cegah Tarif Predator, Alasan Diskon Ojek Online Dilarang

"Terkait diskon setelah melakukan komunikasi secara intens selama beberapa hari, terutama dengan lembaga berkompeten, hasilnya Kemenhub tak perlu atur diskon dalam regulasi, karena kami hanya mengatur tranportasinya. Jadi itu bukan ranah Kemenhub, itu ranah (pihak) yang lain," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Menurutnya, Kemenhub tetap berupaya mengamankan keberlanjutan bisnis transortasi online maupun konvensional dengan sejumlah regulasi. Namun, jika dalam bisnis transportasi online didapati adanya persaingan yang tidak sehat akibat penerapan diskon tarif, maka hal itu menjadi wewenang pihak KPPU.

"Kalau ada potensi persaingan usaha, KPPU yang akan turun," imbuh dia.

Baca Juga: Menhub Larang Ojek Online Kasih Diskon

Budi sendiri mengaku, tak mengetahui indikator untuk mengukur persaingan yang tidak sehat dalam penerapan diskon tersebut, lagi-lagi perhitungan itu ada di ranah KPPU.

Kendati demikian, bila dianalogikan dengan diskon di sektor ritel, pada umumnya diskon tak diberikan secara terus-menerus, ada momen tertentu seperti pada hari raya agama. Selain itu, pemberian diskon juga ada batasnya tertentu.

"Tapi kan indikator itu kewenangan KPPU. Yang jelas kita ingin amankan industri bisnis transportasi karena banyak masyarakat yang mendedikasikan profesinya disini, sehingga yang ingin kita cegah adalah predatory pricing," jelasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini