nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bersebelahan dengan Gedung MK, PNS Kemenhub Tak Pulang Cepat

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 14 Juni 2019 14:15 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 06 14 320 2066446 bersebelahan-dengan-gedung-mk-pns-kemenhub-tak-pulang-cepat-hgbLMhE3RJ.JPG Gedung MK

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melakukan pengetatan penjagaan menyusul adanya sidang perdana sengekta Pemilihan Presiden yang dimulai pada hari ini. Apalagi, kantor Kementerian Perhubungan sendiri berada tepat di sebelah Gedung MK yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penjagaan kantor Kementerian Perhubungan sendiri akan diperketat.

"Pengamanan kita adakan, diperketat iya, dan masing-masing supaya aware bahwa ada sidang di situ," ujar Budi Karya saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

 Baca Juga: Sidang Gugatan Pilpres Prabowo Diskors hingga Usai Salat Jumat

Meskipun begitu lanjut Budi, para pegawainya diminta untuk bekerja seperti biasa. Artinya para pegawai Kementerian Perhubungan tidak akan dipulangkan lebih cepat karena adanya sidang tersebut.

"Enggak (pulang lebih awal). Tetap-tetap (berjalan normal)," ucapnya.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana permohonan perselisihan pemilihan umum atau (PHPU) Presiden tahun 2019 atau sengketa Pilpres, Jumat (14/6/2019) hari ini. Sidang gugatan Pilpres itu diajukan oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

 Baca Juga: Alasan Prabowo-Sandi Tak Hadiri Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019 ke MK

Sidang perdana gugatan Pilpres Prabowo ini agendanya pemeriksaan pendahuluan. Majelis pleno yang terdiri sembilan hakim konstitusi dan dipimpin Ketua MK Anwar Usman melakukan pemeriksaan permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum pasangan nomor urut 02.

Tim kuasa hukum diketuai Bambang Widjojanto dan anggotanya terdiri dari Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, TM Luthi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir dan Zulfandi ini menilai pelanggaran Pilpres 2019 yang sistematis, terstruktur dan masif.

Selain itu terdapat, unjuk rasa yang mengawal jalannya sidang tersebut

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini