nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bali Jadi Provinsi Pertama yang Semua Masyarakatnya Pegang Sertifikat Tanah

Feby Novalius, Jurnalis · Jum'at 14 Juni 2019 16:59 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 06 14 470 2066542 bali-jadi-provinsi-pertama-yang-semua-masyarakatnya-pegang-sertifikat-tanah-Dpg7Ie5gZB.jpeg Presiden Jokowi Bagikan Sertifikat Tanah di Bali (Foto: Setkab)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyerahkan 3.000 sertifikat hak atas tanah kepada rakyat, di Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, hari ini.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi memperkirakan pada tahun 2025 nanti seluruh bidang tanah yang seharusnya memiliki sertifikat akan memperoleh sertifikat. Dia mengajak rakyat bersyukur karena nantinya Provinsi Bali akan menjadi yang pertama semua sertifikat itu selesai.

“Itu tahun ini. Tadi Pak Menteri Agraria sudah sampaikan. Bali adalah pertama, provinsi pertama yang semuanya nanti sudah bisa pegang sertifikat,” kata Presiden Jokowi, dilansir dari laman Setkab, Jumat (14/6/2019).

Kepala Negara menjelaskan, kalau dirinya pergi ke desa, ke kampung, ke daerah, selalu yang masuk adalah laporan sengketa tanah, sengketa lahan, konflik tanah. Konflik bisa terjadi tetangga dengan tetangga, bapak dengan anaknya, masyarakat dengan pemerintah, dan masyarakat dengan BUMN.

Baca Juga: Ingin Balik Nama Sertifikat Tanah, Berikut Cara dan Biayanya

Oleh sebab itu, Kepala Negara mengngatkn, yang namanya sertifikat, tanda bukti hak hukum atas tanah yang kini penting sekali untuk mendinginkan suasana yang ada di setiap daerah agar tidak ada yang namanya konflik tanah lagi, engketa tanah, sengketa lahan.

“Kalau sudah pegang ini mau apa? Ada orang ngaku-ngaku “Ini tanah saya”, “Heh, tanah saya. Sertifikatnya ada.” Di sini juga jelas, nama pemegang hak di sini, desanya jelas, semua. Meter perseginya berapa di sini ada semua. Udah, mau apa coba? Mau ke pengadilan? Pasti menang, pegang ini kok,” tutur Kepala Negara.

Oleh sebab itu, bersyukur bagi warga yangsudah pegang sertifikat. Presiden Jokowi mengingatkan, kalau sudah pegang sertifikat, nanti sampai di rumah difotokopi. Terus disimpan dengan dipisahkan, sehingga kalau hilang aslinya, masih punya fotokopi. Ngurus ke kantor BPN lebih mudah.

“Saya titip kenapa diplastik? Kalau gentengnya bocor, sertifikatnya nggak rusak. Ya, nggak? Ini barang penting lho ini, bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki, yang namanya sertifikat,” tutur Presiden Jokowi.

Baca Juga: Ada 8.959 Sengketa Lahan, Terbanyak Konflik Antar Masyarakat

Diakui Kepala Negara, biasanya kalau sudah pegang sertifikat, inginnya disekolahkan. Ia menilai tidak masalah kalau mau disekolahkan. Kalau tidak simpan baik-baik, jangan dijual. Sementara kalau mau disekolah, Kepala Negara berpesan agar hati-hati. Ia menyarankan uang pinjaman dari bank agar digunakan untuk hal-hal yang produktif, yang mendatangkan income.

Oleh sebab itu, lanjut Kepala Negara, kalau mau ke bank itu dicek dulu bunganya berapa. Cari bunga yang paling murah, KUR yang 7% per tahun. Jangan bunga tinggi-tinggi ditabrak saja.

Kalau pinjam, misalnya tanahnya gede, pinjam dapat Rp300 juta, sambung Kepala Negara, berarti digunakan semuanya 300 juta itu untuk modal kerja, untuk modal usaha, untuk modal investasi. Jangan digunakan untuk yang lain-lain dulu.

“Ini orang kita ini, biasanya dapat uang Rp300 juta, Rp150 juta beli mobil. Wah, gagah muter-muter kampung, muter desa. Enam bulan. Itu hanya enam bulan. Nggak bisa nyicil mobil, nggak bisa nyicil ke bank, ya. Enam bulan mobil ditarik lagi dealer, sertifikatnya juga hilang, sudah,” ungkap Presiden Jokowi.

Untuk itu, Presiden Jokowi berpesan agar kalau pinjam ke bank itu dikalkulasi, dihitung, bisa nyicil nggak? Kalau nggak, jangan. Kalau hitung-hitungnya nggak masuk, nyicilnya berat, jangan dipaksakan.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi berdialog dengan warga dan memberikan hadiah sepeda kepada yang bisa menjawab pertanyaannya dengan baik. Presiden menjelaskan, sekarang habis pemilu, boleh memberi sepeda lagi. Dulu, tujuh bulan selama kampanye tidak boleh kasih sepeda.

“Ya udah, kebeneran, sepedanya utuh,” ujarnya.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini