Banyak Plafon Jatuh Timpa Pegawai, BUMN Minta Rp50 Miliar untuk Renovasi Gedung
JAKARTA - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menggelar rapat kerja dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun rapat yang seharusnya dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno terpaksa diwakili oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Asal tahu saja, Menteri BUMN Rini Soemarno tidak diperkenankan untuk mengikuti rapat Komisi VI DPR RI hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berakhir. Menteri Rini sendiri sudah di-blacklist dan tidak diperkenankan ikut sejak akhir 2015 lalu.
Dalam paparannya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, Kementerian BUMN mengajukan anggaran untuk tahun depan senilai Rp345 miliar. Angka ini naik 39,7% atau Rp137 miliar dari realisasi tahun ini yang hanya Rp 208 miliar.
Baca Juga: 4 BUMN Masuk Daftar Perusahaan Terbesar Dunia, Siapa Saja?
Airlangga menjelaskan, tambahan anggaran belanja 2020 ini diajukan Rini karena hendak merenovasi gedung kementerian. Adapun biaya yang dibutuhkan untuk anggaran renovasi Rp50,9 miliar.
