Share

RI Bakal Rugi Rp200 Miliar jika Pembangunan Infrastruktur Terhambat

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 27 Juni 2019 11:09 WIB
https: img.okezone.com content 2019 06 27 320 2071497 ri-bakal-rugi-rp200-miliar-jika-pembangunan-infrastruktur-terhambat-BkKynVjR1A.jpg Ilustrasi Pembangunan Proyek Infrastruktur (Foto: Okezone)

JAKARTA – Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi memperkirakan negara berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp200 miliar per tahun apabila kasasi yang diajukan KCN ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

“Pokja IV Satgas Percepatan Ekonomi pimpinan Yasonna Laoly pun sudah mengetahui bahwa andaikata pelabuhan ini selesai sepanjang 5.350 meter, plus sup porting area 1.100 hektare, kontribusi per tahun ke negara sekitar Rp200 miliar per tahun. Dengan catatan, itu bukan hanya ke Kemenhub, tapi dalam arti ke semua perpajakan, pemda, dan semuanya yang menjadi stakeholder di pelabuhan ini,” ujar Widodo di Jakarta kemarin.

Baca Juga: Pengusaha China Dapat Fasilitas untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur RI

Kisruh pelabuhan Marunda antara KCN dan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang berkepanjangan saat ini sudah pada tahap kasasi. Bahkan, imbuh dia, dengan pelabuhan yang baru selesai dibangun sepanjang 800 meter saja, negara bakal kehilangan pendapatan sekitar Rp28 miliar per tahun.

“Pembayaran konsesi 5% dari pendapatan bruto pelabuhan ke kas negara atau lebih dari Rp5 miliar per tahun. Ini adalah persentase terbesar dari seluruh konsesi pelabuhan yang ada di Indonesia, yang rata-rata membayarkan konsesi di kisaran 2,5%/tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 15/2015,” kata Widodo.

Baca Juga: PUPR Bangun Jalan Pintas Penghubung Bali Selatan dan Utara

Tak hanya itu, berdasarkan data kontribusi pajak yang terdiri atas PPH 21, PPH 23, PPH 25, PPH 29, dan PPN, KCN telah menyetor pajak dengan nilai lebih dari Rp12,3 miliar per tahunnya.

“Kemudian KCN juga berkontribusi dari pembayaran PBB ke Pemprov DKI Jakarta yang berada pada angka Rp2,4 mi liar per tahun,” kata Widodo. Pada kesempatan yang lain, pengamat kebijakan publik Sidik Pramono mengatakan, sudah seharusnya pemerintah melihat masalah ini dengan bijak dan mempertimbangkan potensi negara akan kehilangan pendapatan yang cukup besar.

Apalagi perusahaan swasta KCN, yang membangun dengan modal sendiri tanpa membebani anggaran pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD, selama ini telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara setiap tahunnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini