nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemindahan Ibu Kota RI dengan Skema KPBU Jadi Pertama di Dunia

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 10 Juli 2019 14:57 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 10 470 2077079 pemindahan-ibu-kota-ri-dengan-skema-kpbu-jadi-pertama-di-dunia-zzDxRyJYwV.jpg Kota Jakarta (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan nantinya tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga menyiapkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu dengan melibatkan pihak swasta bisa menjadi pertama kalinya di dunia. Karena mayoritas negara memindahkan ibu kota mengandalkan APBN-nya.

 Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Pemerintah Studi Banding ke Malaysia hingga Brasil

"Kalau enggak salah Malaysia, tapi mungkin kalau dikatakan pertama bisa lah, toh namanya PPP juga relatif baru," ujarnya saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Menurut Bambang, banyak negara sukses memindahkan ibu kota negaranya seperti Brasil dan Malaysia bahkan Pakistan. Namun pemindahan tersebut sudah berlangsung beberapa puluh tahun yang lalu.

 Baca Juga: Punya Banyak Kesamaan, Indonesia Contek Brasil Dalam Pemindahan Ibu Kota

Asal tahu saja, pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh Brasil telah berlangsung lama. Tepatnya pada 60 tahun yang lalu di mana memindahkan pusat pemerintahan dari Rio De Janeiro ke Brasilia.

"Pasti mereka belum ada skema KPBU, di dunia pun masih jarang," ucapnya.

Bambang melanjutkan, dengan penggunaan skema KPBU, diharapkan pemindahan ibu kota bisa berlangsung cepat. Selain itu, dengan skema ini juga diharapkan pembangunan infrastruktur dasar tidak lagi bergantung pada APBN.

Sebagai gambaran, pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp466 triliun. Kebutuhan tersebut menyediakan fungsi utama ibu kota seperti gedung pemerintahan, hingga pengadaan lahan.

Dana Rp446 triliun dialokasikan untuk empat hal. Pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.

Berikutnya yang kedua adalah menyediakan fungsi pendukung, meliputi rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya, yang ketiga biaya pemindahan ibu kota juga untuk penyediaan fungsi penunjang, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah dan lain sebagainya. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan

"Jadi artinya kita jangan sampai kemudian terpaku seolah-olah hanya budget (AOBN) yang bisa membangun negara ini kita harus mencari cara-cara alternatif yang kretif untuk bisa mendapatkan sumber pembiayaan yang lain, itu intinya," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini