nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pengusaha Ingin Aturan Baru Tak Jadi Penghambat Iklim Investasi

Taufik Fajar, Jurnalis · Rabu 10 Juli 2019 21:12 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 07 10 470 2077287 pengusaha-ingin-aturan-baru-tak-jadi-penghambat-iklim-investasi-BlFx1X8Rvx.jpg Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani (Foto: Okezone)

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan yang nantinya akan menjadi Undang-Undang, tidak boleh menjadi penghambat gerak dunia usaha dan iklim investasi asing di Tanah Air.

Sebab ada beberapa pasal yang krusial yang berpotensi menjadi penghambat, apalagi jika sudah diundangkan, akan mengikat semua. Padahal Presiden Jokowi sudah berkali-kali mengingatkan agar investasi ke dalam negeri dipermudah dan berbagai penghalang baik regulasi dan birokrasi harus dipangkas.

“Kami dari Kadin meminta DPR-Pemerintah yang tengah membahas RUU Pertanahan ini untuk mengundang kami sebagai organisasi yang menaungi berbagai asosiasi pengusaha dan menyuarakan kepentingan pengusaha. Sinkronisasi antara regulasi dan dunia usaha sangat penting. Jangan sampai apa yang diinginkan UU tersebut bertabrakan dengan realitas dunia usaha,” papar Ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan P Roeslani dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

 Baca Juga: Pengusaha Minta Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Pertanahan

Dalam pandangan Rosan, RUU Pertanahan ini sangat penting mengingat regulasi itu menyangkut berbagai aspek, dan bersinggungan langsung dengan kalangan dunia usaha. Karena itu ada sekitar 9 asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Asosiasi Kawasan Khusus (KEK), asosiasi pertambangan dan sebagainya yang menulis surat ke Kadin dan memberikan berbagai masukan mengenai RUU Pertanahan tersebut.

“Karena itu secara resmi Kadin telah mengirim surat kepada Ketua DPR RI yang isinya meminta kepada Komisi II DPR RI yang membahas RUU Pertanahan ini untuk dapat menerima masukan dari Kadin secara langsung sehingga kami bisa menjelaskan dari sisi dan perspektif Kadin,” ujar Rosan.

 Baca Juga: RUU Pertanahan Ditargetkan Rampung September

Lebih lanjut Rosan mengatakan, pihaknya ingin bagaimana dunia usaha bisa berkembang maju seperti harapan Presiden. Oleh karena itu jangan sampai membuat aturan/UU yang memberatkan kalangan dunia usaha.

“Pada aturan tertentu draft RUU ini malah memperkecil ketentuan kawasan, karena mungkin belum mendapat masukan-masukan yang komprehensif dari kalangan dunia usaha,” tambahnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini