JAKARTA - Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyasar siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional. Hal itu dilakukan dengan program kepemilikan rekening oleh setiap siswa SMP.
Hal ini berdasarkan hasil rapat koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) Darmin Nasution dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, terkait Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
 Baca Juga: 6 Fokus Pemerintah Tingkatkan Inklusi Keuangan di 2019
Wimboh menjelaskan, kepemilikan rekening menjadi awal untuk menciptakan budaya menabung di layanan keuangan formal yakni perbankan. Sebab budaya menabung memang harus diperkenalkan sejak dini.
"Bahwa persyaratan setiap pelajar mempunyai rekening itu harus. Itu nanti tinggal didiskusikan apakah waktu mulai masuk SMP," jelasnya di temui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Menurutnya, hal tersebut diperlukan untuk menanamkan pemikiran pentingnya menabung dalam layanan keuangan formal. Hal ini belajar dari fenomena banyaknya kalangan usia tua yang kini tetap enggan menyimpankan dananya di bank.
"Jadi masyarakat bisa paham tentang produk-produk keuangan lebih dini. Jika sudah tertanam di pikiran, otomatis kalau punya uang pasti akan disimpan ke tabungan," katanya.
 Baca Juga: Inklusi Keuangan Syariah Lebih Cepat dengan Digitalisasi
Selain menyasar siswa SMP, lanjutnya, literasi keuangan juga didorong pada pendidikan sejak Taman Kanak-Kanak (TK). Di mana pelajar TK sudah diperkenalkan produk-produk keuangan melalui sistem pembelajarannya.
"Edukasi anak mulai dari sekolah, dari tingkat TK sudah mulai dilakukan edukasi," katanya.
