nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Proyek Strategis Nasional di Banten Capai 60%

Koran SINDO, Jurnalis · Jum'at 12 Juli 2019 12:31 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 12 320 2077941 proyek-strategis-nasional-di-banten-capai-60-hBtwGT49SE.jpg Ilustrasi infrastruktur (Reuters)

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan progres pembangunan fisik Proyek Strategis Nasional (PSN) di Banten secara umum sudah mencapai 60%. Adapun progres lahan yang telah dibebaskan 90%.

Pihaknya terus mendorong agar realisasi proyek tersebut semakin meningkat dan segera dirasakan masyarakat. “Semua proyek PSN di Banten masuk prioritas. Saat ini secara umum progres fisiknya sudah 60%,” ungkap Wahidin seusai rapat mempercepat PSN di Provinsi Banten kemarin.

 Baca juga: Dipercepat, Rest Area Puncak Rampung Akhir Tahun Ini

Dia mengungkapkan dari 227 PSN dengan 26 sektor yang tersebar di 34 provinsi se- Indonesia, 13 PSN dalam 7 sektor di antaranya berada di Banten.

 Wahidin Halim

Misalnya pembangunan 5 jalan tol, pembangunan jalur kereta api, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Asal Sampah, pembangunan dua bendungan, pembangunan KEK Tanjung Lesung dan Wilmar, pembangunan tanggul laut dan percepatan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata.

 Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Korbankan 45.000 Kontraktor Dalam Negeri?

Keseluruhan proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2022 mendatang. “Ada beberapa PSN seperti pembangunan jalan tol, jalur kereta api, waduk Sindangheula danKarian, kitaevaluasibersama dengan bupati dan wali kota untuk mencari solusi agar progresnya semakin baik,” terangnya.

Sekda Pemprov Banten Al Muktabar mengatakan, dalam merespons PSN di Banten, kerangka manajemen administratif di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabu pa ten/ kota harus dapat memastikan berjalan sesuai trek bersama sehingga perlu memosisikan siapa bertanggung jawab apa.

 Baca juga: Pengusaha China Dapat Fasilitas untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur RI

“Kami sudah mereviu PSN berbasis penlok (penetapan lokasi). Kami tidak ingin ada ham batan di administrasi provinsi dan kabupaten/kota. Maka kami juga terus upayakan komunikasi dengan pihak nasional bagaimana percepatan ini dapat selesai sesuai dengan target,” paparnya.

Dikatakannya, dalam rapat juga dibahas kaitan PSN dengan RPJMD provinsi dan kabupaten/kota yang harus saling men dukung dan terjadi harmonisasi. Oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian kerang ka kerja dalam RPJMD di daerah masing-masing.

Atas kerangka itu tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan terus melakukan reviu administrasi, fisik, dan keuangan agar harmonisasi cepat dilaksanakan sesuai dengan target. “Bebe rapa yang direviu termasuk jika hambatan yang sifatnya nasional, maka akan kita carikan solusinya secara bersama-sama,” ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini