nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sudah Jatuh Tempo, Lapindo Belum Bayar Utang Ratusan Miliar ke Pemerintah

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 12 Juli 2019 16:48 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 07 12 320 2078091 sudah-jatuh-tempo-lapindo-belum-bayar-utang-ratusan-miliar-ke-pemerintah-nnWTg3frIn.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyebut belum ada pembayaran utang PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya kepada pemerintah hingga saat ini. Padahal, pembayaran utang sudah jatuh tempo pada 10 Juli 2019.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan hingga saat ini belum ada pembayaran baru yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya. Pembayaran utang yang dilakukan kepada pemerintah terakhir kali dibayarkan pada Desember 2018 lalu yakni sebesar Rp5 miliar.

 Baca Juga: Soal Lumpur Lapindo, Sri Mulyani Pastikan Tak Ada Keringanan Dana Talangan

Tercatat, utang Lapindo Brantas Inc dan Minarak Lapindo Jaya mencapai USD773,3 miliar.

“Sebetulnya jatuh tempo terakhir tanggal 10 Juli 2019. Daam catatan kami tidak ada pembayaran baru. Jadi kalo ditanya yang sudah dilakukan ya bulan desember tahun lalu Rp5 miliar,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Kantor DJKN Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Karena keterlambatan ini, Lapindo akan terkena denda di luar utang dan bunga. Meskipun dirinya tidak membeberkan besaran denda yang harus dibayarkan setiap keterlambatannya.

 Baca Juga: Lapindo Baru Bayar Utang Rp5 Miliar, Sisanya Kapan?

Adapun bunga dari utang yang harus dibayarkan sendiri sebesar 4,8% sesuai dengan perjanjian.

“Jadi sebetulnya berdasarkan perjanjian saja. 4,8% ya 4,8%. Cuma ada denda kalau enggak membayar. Selain bunga juga ada denda yang mereka bayar. Jadi ada bunga ada denda. Bunganya tetap aja,” jelasnya.

Ke depannya lanjut Isa, pemerintah akan terus melakukan penagihan kepada pihak Lapindo untuk segera membayarkan cicilan utangnya. Tagihan pun diakuinya sudah dilayangkan kepada pihak Lapindo.

 Peringati 11 Tahun Pasca Lumpur Lapindo

Sambil menunggu, pemerintah juga tengah melakukan percepatan proses sertifikasi tanah yang menjadi jaminan pembayaran utang. Pasalnya sejak 2015, baru sekitar 46 hektare (ha) yang sudah disertifikasi.

“Kemudian apa yang dilakukan penagihan sudah kami layangkan. Kedua kami juga bersama dengan pihak Lapindo terus mengupayakan kualitas lembaga jaminan. Yang baru disertifikatkan itu baru 46 ha. Itu di daerah di tanggulnya atas nama Minarak. Sekarang sudah diserahkan kepada PPLS,” katanya.

Adapun proses sertifikasi yang sedang dilakukan adalah tanah yang berada disekitaran tanggul. Tanah tersebut dahulunya merupakan bekas Perumahan.

“Minarak sedang mensertifikasi di dalam tanggul itu yang tadinya perumahan. Mereka sedang proses sertifikasi. Kami sedang mencari informasi terus dari ATR terutama pertanahan Sidoarjo,” jelasnya.

Sebelumnya, Lapindo Brantas, Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya akan membayar dan melunasi pinjaman dana pemerintah yang telah digunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga terdampak luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak 22 Maret 2007 sebesar Rp773,3 miliar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini