Sri Mulyani Minta Anak Buahnya Gencar Pungut Pajak Digital
Sebelumnya, ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai, rencana penerapan pajak ekonomi digital kontra produktif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemerintah harusnya bisa jadi enabler bagi ekosistem digital. Rasanya hanya Pemerintah Indonesia yang semangat menetapkan pajak untuk platform digital dibandingkan negara lain. Sebaiknya dipikirkan ulang,” ujarnya. Dia menjelaskan, untuk mengenakan pajak bagi plat form tentu akan memberatkan karena mungkin masih belum mendapatkan untung. Sementara mengenakan pajak bagi pelaku usaha kemungkinan akan membunuh banyak pelaku UMKM yang sedang berjuang.
Ketua Umum idEA Ignatius Untung mengatakan siap mendukung rencana Kementerian Keuangan terkait penerapan pajak ekonomi digital. Namun, syaratnya adalah aturan itu bisa berlaku adil untuk semua platform, seperti marketplace (Lazada, Blibli), ridehailing (GO-JEK dan Grab), online retail, voucher murah, iklan baris (OLX, Kaskus), dan media sosial. “Idealnya, setiap transaksi harus ada pajak. Tapi, untuk platform iklan baris dan media sosial ini paling sulit untuk dilacak karena transaksinya bisa via telep on atau WA. Ini yang sulit,” ujar Ignatius.
(Feby Novalius)
