nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

AS dan Prancis Beda Pendapat soal Pajak Ekonomi Digital

Agregasi VOA, Jurnalis · Rabu 17 Juli 2019 15:01 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 17 20 2080113 as-dan-prancis-beda-pendapat-soal-pajak-ekonomi-digital-GoG0iOwvRs.jpg Pajak (Shutterstock)

PARIS - Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Kelompok-7 (G7) mengadakan pembicaraan Rabu (17/7/2019) di luar Paris yang kemungkinan akan didominasi oleh perselisihan perdagangan global dan perbedaan atas pajak bagi perusahaan teknologi. Juga dalam agenda adalah usul Prancis untuk pungutan yang lebih adil dan menguntungkan negara miskin.

Pertemuan menteri keuangan kelompok G-7 diselenggarakan di Kota Chantilly – di mana daerah tersebut menjadi rumah bagi puri bersejarah dan krim kocok Perancis yang terkenal.

 Baca juga: Sri Mulyani Soroti Pajak Ekonomi Digital

Namun, pembicaraan di antara para menteri dari sejumlah negara terkaya di dunia itu tertuju pada isu yang lebih berat. Di antaranya, perang dagang Amerika dan Cina, kekhawatiran akan pelambatan ekonomi dan rencana kontroversial Facebook untuk meluncurkan mata uang virtual yang disebut Libra.

 Pajak

Berpotensi mendominasi agenda adalah legislasi baru dan kontroversial Perancis yang mengenakan pajak bagi perusahaan teknologi raksasa multinasional seperti Google dan Amazon. Inggris juga telah merumuskan proposal yang sama.

 Baca juga: Sri Mulyani Ubah Pemeriksaan Pajak Jadi Tanpa Tatap Muka

Pemerintahan Trump mulai menjajaki undang-undang Perancis tersebut, yang dapat menyebabkan tarif pembalasan. Washington mengklaim rancangan undang-undang itu secara tidak adil menargetkan perusahaan Amerika. Prancis mengatakan akan mencabut pajaknya begitu negara-negara mencapai kesepakatan mengenai rencana pajak digital global.

Menteri Ekonomi Perancis, Bruno Le Maire, menyatakan, "Ancaman bukanlah jalan yang tepat bagi para sekutu untuk mengatasi perbedaan, mengacu kepada Prancis membuat keputusan perpajakan sebagai sebuah negara berdaulat. Pertemuan Chantilly, dia mengatakan, dapat membuka peluang untuk meraih titik temu.”

 Baca juga: Sri Mulyani Senang Petugas Upacara Hari Pajak Seluruhnya Wanita

Pertemuan keuangan ini juga akan membahas meningkatnya ketidaksetaraan, prioritas kepresidenan G-7 Perancis tahun ini yang mencakup bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan perubahan iklim. Di sisi keuangan, Paris menginginkan kelompok ini mendiskusikan cara untuk membangun sistem pajak internasional yang lebih adil.

Quentin Parrinello, petugas keadilan pajak untuk Oxfam Perancis, menyatakan penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional besar menimbulkan biaya bagi negara berkembang yang ditaksir sebesar USD100 miliar per tahun.

“Kami berada pada posisi titik balik sekarang, karena opsi di atas meja bisa bersifat transformatif. Prancis sangat pandai dalam membuat pernyataan besar, namun apa yang Oxfam harapkan dari Prancis adalah mengubah kata-kata menjadi perbuatan,” kata Parrinello.

Pertemuan para menteri keuangan ini menjadi pertemuan besar G-7 yang terakhir sebelum KTT di kota Biarritz, Prancis barat daya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini