nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tarik Pajak hingga Bea Masuk, Jadi Skema Batasi Impor Barang E-Commerce

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 17 Juli 2019 17:34 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 07 17 320 2080202 tarik-pajak-hingga-bea-masuk-jadi-skema-batasi-impor-barang-e-commerce-VH18vhOcvq.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Pemerintah berupaya mencari cara untuk membatasi derasnya barang-barang impor yang masuk melalui perdagangan online atau marketplace. Hal ini dinilai penting sebagai langkah untuk menciptakan iklim usaha yang setara antara barang lokal dan barang impor.

 Baca Juga: Sri Mulyani Batal Kenakan Pajak untuk E-Commerce

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti mengatakan, pihaknya tengah mencari skema aturan yang tepat untuk membatasi produk impor. Kata dia, sementara skema yang menjadi opsi yakni lewat aturan pajak atau bea masuk.

“Bisa perpajakan, bisa bea masuk, bisa aja nanti. Nah itu nanti kita minta menyiapkan. Jadi, jangan sampai kita kebanjiran barang impor yang masuk begitu saja,"katanya ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/7/2019).

 Baca Juga: Peta Jalan E-Commerce Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Dia menyatakan, penyiapan aturan diperlukan sebagai rambu-rambu mengantisipasi barang impor yang masuk ke dalam negeri. Meski demikian, Tjahja menyebut, saat ini barang impor yang masuk lewat marketplace tidak lebih dari 5% dari total seluruh transaksi e-commerce di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah melihat tren barang impor melalui marketplace memiliki kecenderungan meningkat dan belum bisa dikontrol.

Menurutnya, pemerintah masih harus mengumpulkan data secara konkret untuk melihat volume peningkatan barang impor, serta mempelajari aturan dari negara-negara lain. Hal ini untuk mendorong keseteraan persaingan antara barang impor dan barang dalam negeri.

"Intinya kan kita menjaga jangan sampai, ada kecenderungan barang impor selalu meningkat. Itu sebabnya kita harus buat rambu-rambu," ujarnya.

Oleh sebab itu, pemerintah terus berkoordinasi dengan pelaku usaha marketplace untuk menyediakan data transaksi perdagangan online secara detil. Menurutnya, marketplace harus mau memberikan data secara transparan.

Tjahja sendiri menilai, perdagangan lintas batas negara legal asalkan mengikuti aturan di negara lain yang menyangkut ekspor-impor. "Legal kalau dia mengikuti aturannya," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini