Investor Dinilai Cemas Imbas Maraknya Hostile Takeover
JAKARTA - Sejumlah analis dan pengamat pasar modal menyoroti maraknya aksi pengambilalihan paksa kontrol atau kendali (hostile takeover) di tubuh emiten. Aksi hostile takeover dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian dan cenderung mengorbankan kinerja perusahaan sehingga membuat investor cemas.
Maraknya hostile takeover terlihat dari makin banyaknya emiten mengalami pengambilalihan kontrol perusahaan secara paksa. Sebut saja PT Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dan terakhir PT Jababeka Tbk (KIJA) yang juga dikabarkan mengalami aksi itu.
Baca juga: IHSG Diprediksi Bergerak Mixed di 6.350-6.420
”Kita harus melihat kinerja sesudahnya, apakah pemegang saham yang baru masuk tersebut bisa diterima oleh pasar atau tidak,” ujar Analis Investa Saran Mandiri Hans Kwee dalam rilisnya di Jakarta.
Jika tidak diterima dan justru menimbulkan kekisruhan hingga berujung gugat-menggugat, kata dia, hal itu tentu merugikan perusahaan yang dimaksud. Kondisi itu juga cenderung membuat ketidakpastian yang akhirnya membuat investor cemas.
Baca juga: IHSG Diprediksi Bergerak Mixed dan Bertahan di Support
Aksi hostile takeover memang biasanya dilakukan dengan cara pengambilalihan paksa dan mengambil saham melalui tender offer atau membeli saham-saham satu perusahaan di pasar. Masalahnya, dampak negatif dari hostile takeover juga menjadi perhatian dari para investor.
Head of Research Department of Koneksi Capital Alfred Nainggolan juga menilai, proses hostile takeover sudah pasti tidak bisa berjalan mulus dan memengaruhi roda usaha. Karena konflik ini akan berujung pada konflik kepemimpinan di perusahaan tersebut.
Dia mencontohkan kisruh di tubuh emiten Jababeka dengan adanya pergantian susunan direksi yang ”mengejutkan”, menandakan proses pergantian manajemen di luar kebiasaan.
”Kejadian seperti ini bisa dikatakan hostile takeover, terlebih dengan terdiversivikasinya pemegang saham KIJA memperbesar peluang terjadinya hal itu,” katanya.
Alfred memaparkan motif dari hostile takeover adalah memperebutkan penguasaan perusahaan (aset) yang sudah pasti aset itu punya nilai (prospek) menarik/strategis.
Di sisi lain, Ketua Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (MISSI) Sanusi mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bursa Efek Indonesia (BEI) sebaiknya mengatur lebih jauh bagaimana mekanisme pemegang saham publik bisa terlibat dalam susunan manajemen perseroan, apabila jumlah saham publik lebih besar dalam satu perusahaan terbuka.
”Asalkan yang dilibatkan murni pemegang saham publik yang berkumpul, bukan pemegang saham lainnya yang berniat mengambil alih suatu perusahaan,” katanya.
Dia menilai hal ini perlu dilakukan agar seluruh tindakan manajemen perseroan bisa berjalan baik sesuai dengan kepentingan seluruh pemegang saham.(Koran Sindo)
(Fakhri Rezy)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
