nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ridwan Kamil Sebut Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bakal Bebani APBD

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Sabtu 10 Agustus 2019 19:41 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 10 320 2090305 ridwan-kamil-sebut-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-bakal-bebani-apbd-x4VlDC2t6D.jpg Ridwan Kamil (Okezone)

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bakal membebani Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, pemerintah daerah (pemda) memang memiliki tanggungan untuk membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu atau Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Berarti kan anggaran dari APBD bertambah miliar-miliaran untuk meng-cover BPJS Kesehatan yang warga tidak mampu. Jadi hal itu mempengaruhi beban kepada kami," ujarnya ditemui disela-sela acara Kongres Diaspora Indonesia di Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu (10/8/2019).

 Baca juga: Sri Mulyani Buka-bukaan Curangnya Peserta BPJS Kesehatan

Seperti diketahui, pemerintah pusat memang memutuskan untuk menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan sebagai upaya mengatasi defisit dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 defisit diperkirakan mencapai Rp28 triliun.

 Ridwan Kamil

Meski demikian, Ridwan menyatakan, pihaknya tetap mendukung keputusan pemerintah pusat jika pada akhirnya menaikkan iuran. Tetapi dia menekankan, untuk hasil kajian terkait kenaikan iuran ini bisa secara transparansi disampaikan.

 Baca juga: Menko PMK: Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tengah Dimatangkan

Mengingat kenaikan juga akan membebani masyarakat yang secara mandiri membayarkan iuran BPJS Kesehatan. Sehingga keputusan kenaikan iuran bisa dapat dipahami alasannya.

"Jadi seperti permasalahannya datang dari mana. Sehingga kalau masyarakat diberi penjelasan mudah-mudahan bisa memahami dan mendukung (kenaikan iuran)," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah tengah mengkaji besaran iuran yang akan ditetapkan kepada pengguna BPJS kesehatan berdasarkan tingkatan kelompoknya. Kajian ini akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan.

Menurutnya, dengan mengkaji kenaikan besaran iuran serta prosedur tiap tingkatan faskes BPJS Kesehatan, maka dapat mengurangi defisit keuangan.

"Jadi bagaimana bisa seimbangkan tarif iuran dan manfaat. Agar BPJS Kesehatan bisa memberikan manfaat yang maksimal tapi juga berkelanjutan dari sisi keuangannya. Tidak memunculkan situasi yang seperti sekarang ini," katanya.

1
2

Berita Terkait

BPJS Kesehatan

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini