Selain itu, jika dilakukan perombakan direksi juga bisa melanggar instruksi presiden. Presiden Joko Widodo sendiri melaluk Kepala Staff Kepresidenan menginatuksikan untuk tidak melakukan perombakan Direksi BUMN hingga Oktober mendatang.
“Ini yang perlu diteliti karena direksj bumn sering mengikuti acara ceremonial. Jangan-jangan kerjanya ikut Menterinya terus,” ucapnya.
Sebelumnya> Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi instruksi kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno agar tidak ada perombakan direksi BUMN hingga Oktober 2019.
Pelarangan ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Alasan pelarangan tersebut karena masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan segera berakhir pada 20 Oktober 2019.
"Ini kan saat-saat kritis ya, relatif tinggal berapa bulan. Jadi, jangan sampai nanti punya beban ke depannya, itu aja sebenarnya," kata Moeldoko di Istana Negara.
(Feby Novalius)