Perombakan Direksi Bisa Bebani Menteri BUMN yang Baru
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bakal merombak direksi perusahaan pelat merah, khususnya di sektor perbankan. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang hal tersebut dilakukan hingga Oktober 2019.
Baca Juga: Isu Perombakan Direksi Bank BUMN Bakal Ganggu Mandiri Cs?
Menanggapi hal tersebut, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam mengatakan, pemerintah harus hati-hati untuk merombak jajaran Direksi. Sebab menurutnya, perombakan Direksi jelang pergantian periode pemerintahan selanjutnya bisa memberikan dampak negatif.
“Memang etisnya adalah di masa transisi tidak ada perubahan signifikan karena kekhawatiran membebani menteri yang akan melanjutkan," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Baca Juga: Dilarang Presiden Jokowi, Rini Masih Berani Rombak Direksi Bank BUMN?
Menurut Pieter, perombakan direksi dikhawatirkan karena Menteri BUMN pada periode selanjutnya tentu memiliki visi dan misi yang berbeda. Jika sudah tidak memiliki visi yang sama bakal merepotkan.
"Begitu menterinya masuk, enggak sesuai pemikiran, dia akan sulit," ucapnya.
Selain itu, lanjutnya, perombakan Direksi juga bisa merusak tatanan yang sudah ada. Oleh karenanya, diaa mempertanyakan apa alasan yang mendesak Kementerian BUMN untuk merombak direksi BUMN.
"Kondisi saat ini bukan waktu yang tepat. Pergantian menteri 2 bulan lagi, apa alasan yang sangat mendesak untuk ganti direksi BUMN saat ini. Jadi jangan merusak tatanan. Tata kelola jangan dirusak," jelasnya.
Meskipun begitu, Pieter menyebut, jika terjadi perubahan Direksi ditengah jalan sah-sah saja. Karena menurutnya, siapapun yang menjadi Direktur Utama akan dapat membuat Bank BUMN melesat.
“Sah sah saja mau digantikan kapanpun,” ujarnya.
(Feby Novalius)
