Berlaku 1 Januari 2020, Ini Aturan Khusus QR Code Indonesia

Feby Novalius, Jurnalis · Rabu 21 Agustus 2019 10:36 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 21 20 2094658 berlaku-1-januari-2020-ini-aturan-khusus-qr-code-indonesia-SYkqIj5HOq.jpg Pembayaran dengan QR Coder (Foto: TechCrunch)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran pada 16 Agustus 2019. Aturan tersebut sebagai pedoman implementasi Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS).

Baca Juga: Standar QR Code Indonesia, Bagaimana Cara Kerjanya?

Melansir keterangan BI, Rabu (21/8/2019), penerbitan ketentuan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Baca Juga: Merdeka, BI Luncurkan Standar QR Code Indonesia

Bank Indonesia meluncurkan standar Quick Response (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang disebut QR Code Indonesian Standard (QRIS), bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke–74 Kemerdekaan RI, pada 17 Agustus 2019 di Jakarta.

Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada Mei 2019 lalu.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa QRIS yang mengusung semangat UNGGUL (UNiversal, GampanG, Untung dan Langsung), bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk Indonesia Maju.

"Semangat ini sejalan dengan tema HUT ke–74 Kemerdekaan RI yaitu SDM Unggul Indonesia Maju," kata Perry, Jakarta.

Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini