nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PUPR Hitung Kebutuhan Rumah PNS di Ibu Kota Baru

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 29 Agustus 2019 16:06 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 29 470 2098184 pupr-hitung-kebutuhan-rumah-pns-di-ibu-kota-baru-b2PAFJjiIK.jpg Pegawai Negeri Sipil/PNS. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan konsep untuk penyediaan perumahan di Kalimantan Timur (Kaltim). Di mana provinsi tersebut sudah ditetapkan Presiden Jokowi sebagai ibu kota baru.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, internal kementerian tengah menyusun roadmap infrastruktur yang akan dibangun. Termasuk dari infrastruktur dasar seperti perumahan di ibu kota baru itu.

Baca Juga: Pengembang Ngeluh Harga Tanah di Katim Naik, Ini Kata PUPR

Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga sedang melakukan penghitungan jumlah kebutuhan infrastruktur dasarnya. Juga menghitung jumlah rumah yang dibutuhkan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah.

Kaltim Jadi Ibu Kota

“Tim atau satgas dari PU sedang menyusun kebutuhan tentang infrastruktur dasar infrastruktur bangunan dan rumah jadi masih disusun saya tidak bisa menyampaikan nanti pak menteri yang akan menyampaikan detail,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Baca Juga: Butuh Rp466 Triliun, Begini Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota

Menurut Khalawi, kajian yang dilakukan bukan hanya berpusat pada ibu kota saja. Melainkan juga kepada wilayah-wilayah penyanggah ibu kota lainnya.

Namun lanjut Khalawi, belum bisa menyebutkan secara rinci mengenai desain yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Kajian tersebut dipastikan akan disampaikan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam waktu dekat.

“Ibu Kota Negara (IKN) belum boleh bicara dulu karena itu Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, kita masih menunggu konsep makronya di Bappenas,” ucapnya.

Mengenai pembangunan ibu kota baru nantinya akan dibangun di atas tanah milik negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) menyiapkan tanah seluas 150.000 ha

“Kalau untuk area yan akan digunakan kurang lebih 150.000 ha itu sudah menteri ATR itu sudah sampaikan sudah terkendali,” ucapnya.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini