JAKARTA - Presiden Jokowi menegaskan ibu kota baru di Kalimantan Timur nantinya tidak hanya sebatas kompleks pemerintahan. Tetapi sebuah kota masa depan, 100 hingga 200 tahun mendatang.
 Baca Juga: Ada Kawasan Sains dan Teknologi, Jokowi Bangun "Silicon Valley" di Indonesia
"Smart metropolis istilahnya, bukan green city saja," ujar Presiden Jokowi saat pertemuan dengan para pemimpin redaksi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Dia berharap, nantinya semua penghuni bisa berjalan kaki ke sejumlah titik lokasi. Kalau agak jauh, bisa menggunakan sepeda, atau public transport yang ramah lingkungan. Jika masih jauh, baru opsi yang terakhir adalah menggunakan mobil listrik yang ramah lingkungan.
 Baca Juga: JK Ingin Silicon Valley Ada di Indonesia
"Jadi bebas emisi," Presiden mengimbuhkan.
 
Follow Berita Okezone di Google News
Dia juga menjelaskan, di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara nantinya akan dibangun ibu kota negara industri jilid ke-4. "Bukan hanya kota pemerintahan saja, tapi juga silicon valley-nya Indonesia. Jadi industri kreatif yang berkaitan dengan anak muda," ujar Presien menjelaskan.
Pada tahap awal pembangunan ibu kota baru, lanjutnya, pada tahap pertama akan dibangun tempat ibadah, istana, dan nursery, baru kementerian-kementerian. "Yang pasti tidak akan membangun pabrik di sana," imbuhnya.
 
Dengan adanya ibu kota baru, nantinya akan membuat magnet baru. Karena selama ini magnet Indonesia berada di Jakarta, mulai dari pusat pemerintahan hingga pusat bisnis.
"Jakarta sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan bisnis dan perdagangan, karier semuanya pasti ke Jakarta," jelas Presiden.
Dia kembali menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ini adalah sebuah proses yang panjang, dari gagasan Presiden Soekarno, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Kalau para kepala negara berniat memindahkan ibu kota, pasti ada sesuatu," imbuhnya.
Pada saat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dijabat oleh Andrinof Chaniago dalam Kabinet Kerja, Presiden bercerita, dirinya langsung menanyakan mengenai pemindahan ibu kota di luar Jakarta.
Mengapa demikian? Kerugian yang ditimbulkan karena problemetika Jakarta seperti kemacetan angkanya sudah mencapai Rp65 triliun.
"Bahkan saat ini saya dengar dari Gubernur DKI Jakarta sudah mencapai Rp100 triliun. Jadi memang membutuhkan magnet baru. Tentu saja semua sudah dikaji," ujarnya.
 
Seperti diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memastikan, sekitar 90% tanah yang berada di lokasi ibu kota baru merupakan milik pemerintah. Oleh sebab itu, pengadaan lahan untuk pemindahan ibu kota bukanlah hal yang sulit.
Seperti diketahui, alasan utama mengapa ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan adalah mengutamakan faktor keamanan dari bencana alam dan dampak perubahan iklim. Pemerintah memang menyediakan lahan seluas 180 ribu hektare (ha) di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjadi ibu kota baru.
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
