nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Go Public dengan 40% Dimiliki Publik, Perusahaan Dapat Diskon Tarif Pajak

Kamis 05 September 2019 20:08 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 05 20 2101197 go-public-dengan-40-dimiliki-publik-perusahaan-dapat-diskon-tarif-pajak-R6UBLc18D3.jpg Ilustrasi Penerimaan Pajak. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan perusahaan go public dengan 40% sahamnya diperdagangkan kepada masyarakat akan menikmati diskon tarif pajak penghasilan (PPh) lebih rendah sebesar 17%.

"Kami kasih 'rate' lebih murah tapi ada syaratnya, jangan sampai nanti orang bikin 'go public' (tapi) yang diperdagangkan hanya 2%," kata Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan di Jakarta.

Baca Juga: PPh Badan Dipangkas 20% Dimulai 2021

Menurut dia, perusahaan go public yang 80% sahamnya dimiliki oleh perusahaan dan 20% sahamnya dimiliki oleh publik, maka diskon tarif lebih rendah tidak akan didapatkan oleh perusahaan itu.

Pajak

Skema pemberian diskon PPh kepada perusahaan itu merupakan salah satu jenis kemudahan yang diatur dalam tiga Rancangan Undang-Undang terkait bidang perpajakan dan fasilitas perpajakan untuk mendorong penguatan perekonomian.

Tiga RUU itu yakni revisi dari UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Baca Juga: RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Diserahkan ke DPR Tahun Ini

Salah satu subtansi dari pengajuan tiga RUU tersebut di antaranya untuk menurunkan tarif PPh Badan secara bertahap dari tarif saat ini sebesar 25% menjadi 20% yang berlaku mulai 2021.

Khusus untuk perusahaan go public, penurunan tarif pajak di bawah tarif PPh dari 20%, menjadi 17%. Demikian dikutip dari Antaranews, Kamis (5/9/2019).

Robert menambahkan revisi UU tersebut juga akan menghapuskan PPh atas dividen dari dalam maupun luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia, dari sebelumnya pengenaan tarif normal sebesar 25%, apabila terdapat kepemilikan saham di bawah 25%.

"Ini untuk merangsang dividen selalu ditanam sehingga investasi itu menggulung di Indonesia. Ini merupakan alat agar pajak dapat menggerakkan ekonomi," imbuhnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini