nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ombudsman Panggil Pemerintah soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Taufik Fajar, Jurnalis · Kamis 12 September 2019 16:45 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 12 320 2104058 ombudsman-panggil-pemerintah-soal-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-xISoZoW3tr.jpg BPJS Kesehatan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ombudsman RI selaku Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik menilai sangat penting untuk menelisik lebih jauh mengenai rencana pemerintah untuk menaikkan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Diskusi terbuka tentang Rencana Kenaikan Iuran JKN-BPJS Kesehatan ini dipimpin oleh Anggota Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya dan Alamsyah Saragih dan akan dihadiri oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).

 Baca juga: 10 Fakta di Balik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Nomor 8 Bikin Lega

Anggota Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya mengatakan rencana pemerintah untuk menaikan iuran peserta JKN menimbulkan pro dan kontra karena dianggap hanya untuk menanggulangi permasalahan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan dampaknya akan memberatkan peserta.

 BPJS Kesehtan

"Lalu apakah rencana pemerintah ini menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan sekaligus menjadikan layanan kesehatan menjadi lebih baik? Tentunya dengan rencana menaikkan iuran Peserta ini tidak menjadi beban bagi masyarakat dan tidak memberatkan," ujar dia di kantornya Kamis (12/9/2019).

 Baca juga: 8 Juta Orang Terbebani Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Menurut dia, rencana ini sebaiknya perlu mempertimbangkan tata kelola perbaikan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan (Faskes).

"Jadi, tata kelola ini harus dilakukan agar rencana kenaikan iuran ini harus sesuai dengan pelayanan kesehatan yang diberikan," ungkap dia.

Demikian pula dengan birokrasi atau pola pelayanan yang cenderung menyulitkan, menurut Dadan harus bisa dipangkas sehingga masyarakat yang berobat melalui jalur BPJS kesehatan,

"Khususnya dalam kondisi gawat darurat, juga mendapatkan pelayanan maksimal seperti halnya mereka yang berobat melalui jalur umum," tutur Dadan.

Hal lain, lanjut dia yang menjadi perhatian Ombudsman adalah koordinasi yang belum efektif di antara pemangku kepentingan menyebabkan pengelolaan administrasi klaim fasilitas kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan NasionaI-Kartu Indonesia Sehat tidak berjalan

"Baik. Kondisi ini harus segera dibenahi agar penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini