Sederet Bos BUMN Tersandung Kasus Korupsi di 2018, dari Krakatau Steel hingga AP II

Rizqa Leony Putri , Jurnalis · Minggu 15 September 2019 08:09 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 14 320 2104891 sederet-bos-bumn-tersandung-kasus-korupsi-di-2018-dari-krakatau-steel-hingga-ap-ii-GGG29Hxjmi.jpg Ilustrasi Kementerian BUMN (Foto: Okezone.com/Yohana Artha Uly)

JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menjadi sorotan setelah banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kementerian BUMN tidak akan menoleransi tindakan tersebut karena dinilai tidak menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Okezone pun merangkum deretan BUMN yang terjerat kasus korupsi pada tahun 2019. Berikut faktanya.

1. PT Angkasa Pura II (Persero)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam (AYA) sebagai tersangka suap terkait pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS)‎ tahun 2019. Andra diduga sebagai pihak penerima suap. Selain Andra, KPK juga menetapkan satu orang lainnya yakni, Staf PT ‎In‎dustri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI)‎, Taswin Nur (TSW) sebagai tersangka dalam perkara ini. Taswin Nur diduga sebagai pihak pemberi suap.

Dalam perkara ini, Andra diduga menerima uang sebesar 96.700 dolar Singapura dari pihak PT INTI yakni Taswin Nur. Uang tersebut sebagai imbalan atas upaya Andra yang telah mengawal agar PT INTI mendapatkan proyek BHS tahun 2019.

Baca Juga: Perombakan Direksi Ala Menteri Rini, 5 BUMN Jadi 'Korban'

2. PTPN III (Persero)

KPK telah melakukan OTT terhadap Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Dolly Pulungan dan sekaligus menjadikannya sebagai tersangka kasus suap terkait distribusi gula di PTPN III tahun 2019. KPK kemudian meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu sebagai pemberi pemilik PT Fajar Mulia Transindo Pieko Nyotosetiadi (PNO), dan sebagai penerima yakni Dirut PTPN III Dolly Pulungan (DPU) dan Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana (IKL).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku tidak akan menoleransi tindakan Dirut PTPN III ini dan akan melakukan tindak pemecatan. "Kami akan memberhentikan (Dirut PTPN III) setelah berkonsultasi dengan bagian legal kami," kata Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro.

3. PT PLN (Persero)

Direktur Utama (Dirut) nonaktif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir didakwa melangar Pasal 12 a atau Pasal 11 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Sofyan Basir sendiri merupakan tersangka keempat dalam kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama PLTU Riau-1. Sebelumnya, KPK telah lebih dulu‎ menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo, serta Sekjen Golkar Idrus Marham.

Baca Juga: Terima 3.310 Pegawai Baru, Menteri Rini Ingin BUMN Jadi Pemain di Pasar Global

4. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro didakwa menerima suap Rp101,7 juta dan 4.000 dolar Amerika Serikat. Suap tersebut berasal dari Direktur Utama (Dirut) PT Grand Kartech, Kenneth Sutardja dan Direktur PT Tjokro Bersaudara, Kurniawan Eddy Kuncoro alias Yudi Tjokro.

Atas perbuatannya, Wisnu Kuncoro dan Alexander Muskitta didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini