Sri Mulyani Sebut Omnibus Law Perizinan Investasi Mencakup Aturan Pusat hingga Daerah

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 17 September 2019 19:03 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 17 20 2106061 sri-mulyani-sebut-omnibus-law-perizinan-investasi-mencakup-aturan-pusat-hingga-daerah-fKkXFZ0FLy.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone.com/Yohana Artha Uly)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, perombakan 74 undang-undang (UU) terkait dengan perizinan investasi akan mencakup peraturan di pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah berencana menyederhanakan aturan melalui skema Omnibus Law untuk memikat investasi asing.

Omnibus Law adalah skema pembuatan beleid yang menyatukan sejumlah aturan menjadi satu undang-undang (UU) yang akan dijadikan payung hukum baru.

 Baca juga: Revisi Aturan Penghambat Investasi, Pendapatan Daerah Berkurang?

"Jadi mulai dari masalah izin di daerah, termasuk proses bagaimana menyeimbangkan lingkungan dengan kecepatan (proses perizinan investasi) dari pusat dan daerah," ujar dia ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Dia menyatakan, pemerintah masih melakukan identifikasi untuk memastikan undang-undang apa saja yang perlu disederhanakan. Meski demikian, Sri Mulyani, enggan menyebut kapan proses identifikasi itu bisa rampung.

 Baca juga: Menko Darmin Panggil Kemendagri hingga Bos BKPM Bahas Revisi 74 UU soal Investasi

"Ini saja akan masih membutuhkan proses, kita akan fokus betul-betul mengidentifikasi hal-hal yang menghalang investasi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pemerintah bakal mengusulkan perombakan 74 undang-undang sebagai upaya untuk menarik investasi ke dalam negeri.

 Baca juga: Soal Investasi, Kepala Bappenas: Yang Senang Hanya Pulau Jawa

"Setelah pelantikan DPR baru (2019-2024), nanti kami akan mengajukan banyak sekali revisi undang-undang. Kemarin sudah kita hitung, ada kurang lebih 74 undang-undang yang langsung kami akan mintakan revisi," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, Indonesia harus bisa berevolusi dari tidak hanya menjadi negara konsumen tetapi juga produsen. Oleh sebab itu, dirinya ingin Indonesia bisa memenangkan persaingan dalam perebutan pasar dunia.

"Revolusi konsumen harus dimanfaatkan sebagai pemacu kita untuk menjadi bangsa yang produsen. Enggak apa-apa ada konsumen, tapi juga kita siapkan diri kita menjadi bangsa produsen, yang produktif dan terus aktif berinovasi," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini