nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Revisi UU KPK Bisa Awasi Proyek Pemindahan Ibu Kota

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 18 September 2019 15:16 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 18 470 2106365 revisi-uu-kpk-bisa-awasi-proyek-pemindahan-ibu-kota-rYjNKffjwK.jpg Desain Ibu Kota Baru (kementerian PUPR)

JAKARTA - Pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebuah langkah positif. Khususnya untuk mengawasi proyek-proyek yang akan dibangun oleh pemerintah.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P Roeslani mengatakan, pengesahan revisi UU KPK ini akan memperlancar proyek-proyek yang akan dibangun pemerintah. Apalagi pemerintah akan memindahkan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan Timur.

 Baca juga: Ibu Kota Pindah, Kadin: Memberikan Pemerataan bagi Daerah Lain

“Positif lah orang kita apa apa jangan berfikiran negatif,” ujarnya saat ditemui di Hotel Interconinental Pondok Indah, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

 Pemindahan Ibu Kota

Menurut Rosan, pengesahan revisi UU KPK ini menjadi sebuah hal yang positif. Pasalnya, pengesahan ini memberikan kepastian hukum.

 Baca juga: Ibu Kota Pindah, Apa Saja Potensi Investasi di Kalimantan Timur?

“Saya rasa dari kita kan dunia usaha dengan adanya kepastian menjadi lebih baik lah,” ucapnya.

Menurut Rosan, pengesahan RUU KPK dinilai sudah sangat baik. Karena isi dan poin yang ada di dalamnya sudah mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak dari mulai legeslatif, eksekutif bahkan internal KPK.

 Baca juga: Lokasi Ibu Kota Baru Rawan Kebakaran Hutan? Ini Kata Bappenas

“Semua sudah melalui pembahasan yang panjang jadi dan kita dari dunia usaha ini menajdikan suatu kepastian yang lebih baik insyallah pertumbuhan ekonomj juga akan menjadi lebih berkembang,” jelasnya.

Sebagai informasi sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat paripurna.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung membentuk tim transisi. Nantinya tim ini untuk mengkaji Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disahkan oleh DPR pada Selasa 17 September 2019 kemarin.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini