nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani Bocorkan Cara Pajaki Fintech

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 23 September 2019 13:06 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 23 20 2108153 sri-mulyani-bocorkan-cara-pajaki-fintech-JqjLPDf6om.jpg Sri Mulyani Bocorkan Cara Pajaki Fintech (Foto: Okezone.com/Arif)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah terus berbenah untuk meningkatkan akselerasi penggunaan financial technology (fintech). Misalnya dengan memberikan porsi belanja negara untuk pembangunan infrastruktur.

 Baca Juga: Sri Mulyani: Jakarta Jadi Pemimpin Terdepan Penggunaan Fintech

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah giat membangun infrastruktur dalam rangka menciptakan akses bagi seluruh masyarakat di Indonesia, hingga daerah terpencil. Beberapa infrastruktur yang dibangun misalnya seperti bandara, pelabuhan, jalan hingga satelit seperti palapa ring dan untuk mendukung teknologi digital.

"Jadi belanja pemerintah pada infrastruktur terus didorong agar seluruh masyarakat dapat mengambil manfaat dari teknologi dan fintech secara keseluruhan," ujarnya dalam acara IFSE 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (23/9/2019).

 Baca Juga: Menko Darmin Sebut Masih Banyak Masyarakat RI Belum Tersentuh Perbankan

Selain itu, pemerintah juga terus menyusun kebijakan perpajakan terutama untuk pajak digital bagi perusahaan-perusahan startup. Menurutnya, penyusunan kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam perusahaan di Indonesia antara konvensional maupun digital.

"Kami juga terus berhubungan dengan perusahaan terkait layanan perpajakan. Teknologi digital memungkinkan transaksi berjalan secara lintas batas, sehingga pemerintah harus mendesain kebijakan yang mampu menciptakan sistem perpajakan berkeadilan (fair taxation)," kata Sri Mulyani.

 Fintech

Selain itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Duni itu juga menambahkan jika saat ini pemerintah menyebut perlu ada undang-undang baru untuk memberikan keamanan dan keselamatan data. Meskipun memang saat ini ini, Indonesia telah memiliki UU 11/2008 tentang ITE.

"Pertanyaannya, bagaimana kita bisa pastikan tata kelaola data dan pengumpulan dan penggunaan dan keamanan data bisa dipastikan. Menurut saya Indonesia perlu aturan atau UU. Saat ini kita punya UU ITE, tapi apakah UU tersebut bisa berikan keamanan dan keselamatan data dengan baik? Dan saya rasa harus kita atur lagi. Ini yang terus pemerintah bangun," katanya.

Di sisi lain pemerintah juga tengah fokus dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan insentif fiskal untuk vokasi. Karena dengan kualitas SDM yang bagus, bisa meng-upgrade pengetahuan masyarakat tentang akses keuangan.

"Jadi pemerintah selalu memberikan anggaran untuk pengrnbangan kualitas sumber daya manusia, apalagi pemerintah saat ini fokus untuk sumber daya manusia, maka itu kita memberikan insentif fiskal untuk vokasi," katanya.

 Fintech

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini