Lambatnya Investasi karena Pemda Sering Buat Aturan Perizinan Baru
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Syafruddin membeberkan permasalahan lambatnya investasi yang masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah masalah perizinan yang menumpuk di daerah.
Menurut Syafruddin, di pusat pemerintah selalu mencoba untuk memangkas perizinan. Namun menurutnya, hal tersebut dirasa percuma jika perizinan di daerah masih menumpuk.
Baca juga: Soal Investasi, Hati-Hati RI Rentan Pembalikan Dana Asing
“Perizinan dipangkas sana sini dia bikin perizinan baru lagi,” ujarnya dalam acara kuliah umum di Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, Selasa (24/9/2019).
Menurut Syafruddin, pemerintah terus berusaha untuk melakukan lobi dengan investor asing maupun lokal. Sementara itu, beberapa investor pun mengaku sudah siap menanamkan modalnya di Indonesia.
Baca juga: Kumpulkan Pengusaha Se-ASEAN, Japnas Raih Kerja Sama Rp3 Triliun
“Lobinya sudah oke. Di pusat (lobi-lobinya) sudah oke,” ucapnya.
Namun menurutnya ketika memasuki ke tingkat provinsi, perizinan mulai sedikit terhambat meskipun tidak terlalu besar. Ketika masuk ke tingkat Kabupaten Kota bahkan Kecamatan dan Kelurahan, perizinan begitu menumpuk.
“Begitu masuk provinsi okenya mulai berkurang. Begitu sampai tingkat lurah itu sudah enggak oke lagi,” ucapnya.
Baca juga: Japnas Kumpulkan Pengusaha Se-ASEAN untuk Sinergikan Peluang Usaha
Karena terlalu banyak perizinan investor pun mengurungkan niatnya untuk investasi di Indonesia. Oleh karenanya jangan heran baik itu investor asing maupun lokal lebih memiliki berinvestasi di negara tetangga seperti Malaysia, Thailand hingga Vietnam.
“Itu yang menjadi keluhan investor baik dari daam negeri maupun luar negeri,” ucapnya.
Asal tahu saja, saat ini pemerintah tengah melakukan perbaikan untuk mendongkrak investasi. Pasalnya investasi yang masuk ke Indonesia dinilai masih sangat rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam hingga Malaysia.
