nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dirut Jadi Tersangka KPK, Perum Perindo Dipimpin Plt Farida Mokodompit

Feby Novalius, Jurnalis · Senin 30 September 2019 13:33 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 30 320 2110992 dirut-jadi-tersangka-kpk-perum-perindo-dipimpin-plt-farida-mokodompit-Aa5DXsgMb8.jpg Kementerian BUMN. (Foto: Okezone.com/Yohana)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menunjuk Farida Mokodompit sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia (Perindo). Hal tersebut usai Direktur Utama Perum Perindo Risyanto Suanda ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Memberhentikan Sdr Risyanto Suanda sebagai Direktur Utama Perum Perindo yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN SK-58/MBU/03/2017 tanggal 17 Maret 2017 jo Nomor SK-227/MBU/12/2017 tanggal 11 Desember 2017, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut," tulis keterangan Kementerian BUMN, Senin (30/9/2019).

Baca Juga: Bos Jasa Tirta II Ingin Lakukan Transformasi Sumber Daya

Selain menjadi plt dirut, Farida Mokodompit juga mengemba tugas sebagai Direktur Operasional Perum Perindo sampai diangkatnya Direktur Utama Perum Perindo yang definitif.

Asal tahu saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama (Dirut) Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda (RSU) sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap kuota impor ikan tahun 2019.

KPK

Selain itu, lembaga antirasuah juga menetapkan satu tersangka lainnya yakni, Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa (MMU). Kasus ini merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta dan Bogor, kemarin.

Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Agro Industri dan Farmasi Wahyu Kuncoro mengungkapkan, Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang dihadapi Perum Perindo.

Baca Juga: Jasa Tirta Targetkan Laba Rp200 Miliar

"Dalam pelaksanaannya, Kementerian BUMN meminta agar semua kegiatan terus berpedoman pada tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar sebagai wujud organisasi yang menghormati hukum," kata Wahyu.

Selanjutnya, Kementerian BUMN meminta manajemen Perum Perindo untuk melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik, terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

Kementerian BUMN menghormati dan menjunjung asas praduga tidak bersalah, termasuk mengenai non aktif Direksi akan dikonsultasikan pada Biro Hukum Kementerian BUMN.

"Kementerian BUMN bersama Perum Perindo siap bekerjasama dengan KPK dalam menangani kasus ini," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini