Cerita Menkeu Sri Mulyani Soal APBN Era Soeharto

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 01 Oktober 2019 18:39 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 01 20 2111635 cerita-menkeu-sri-mulyani-soal-apbn-era-soeharto-TyIcoNFlrB.jpeg Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkisah soal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di era orde baru, yakni saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Saat itu, pengelolaan pemerintahan, termasuk soal APBN tidak berjalan secara transparansi.

Dia menjelaskan, kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan saat ini, di mana semua pengelolaan negara disampaikan kepada masyarakat.

Baca Juga: Korban Demo Rusuh di DPR, Mahasiswa Alami Retak Tengkorak Kepala

"Zaman saya dulu SMA, saya ingat setiap kali Pak Harto menyampaikan APBN di DPR saat beliau pidato. Karena waktu itu TV-nya hanya ada satu channel namanya TVRI, kita semua melihat pidatonya itu. Kita mendengar angka demi angka disebutkan tapi kita tidak punya ide mengenai itu angka dari mana, untuk apa, dan apa hubungannya dengan kita semua," ujarnya dalam acara Olimpiade APBN 2019 yang diikuti beragam siswa SMA, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Sri Mulyani mengingat, generasi masa itu dibesarkan dalam keadaan tidak mengetahui fungsi dari APBN. Lantaran, pemerintahan terdahulu tidak transparan dalam mengelola uang negara.

Sri Mulyani Buka-bukaan soal Ekonomi RI di Manager Forum MNC Group 

Sehingga, menurutnya, generasi muda masa kini lebih beruntung karena bisa mengetahui dan mempelajari APBN sejak dini. Bisa melakukan pengawasan pada pengelolaan keuangan negara karena disajikan secara transparan.

"Kami dibesarkan di zaman APBN dulu. Bentuk dan transparansinya tidak seperti saat ini," imbuh dia.

Sri Mulyani melanjutkan, zaman pun berubah sejak adanya krisis ekonomi 1998 yang memaksa terjadinya reformasi di Indonesia, meninggalkan era orde baru. Momen tersebut menjadi tonggak dimulainya pemerintahan yang demokratis dan transparan.

"Kalian adalah anak dari generasi reformasi tersebut tahun '97-'98 yang memunculkan permintaan agar Indonesia dikelola lebih transparan," ungkap dia.

Sri Mulyani Buka-bukaan soal Ekonomi RI di Manager Forum MNC Group

Tuntutan transparansi itu pun diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan untuk mengatur keuangan negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2004. Beleid tersebutlah yang menurutnya menjadi trilogi menggambarkan keuangan negara yang berbeda dari masa pemerintahan sebelumnya.

"Jadi kalian dibesarkan di suatu era semenjak tahun 2003-2004, yang adalah rezim pengelolaan negara yang berbeda dengan zaman kami. Jadi sebetulnya baru 14 tahun kita mengenal APBN," tutur dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini