Jelang Berakhir Masa Jabatan, Menteri Susi Bersama Interpol Bahas Illegal Fishing
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menghadiri acara Regional Investigative and Analytical Meeting (RIACM) STS-50 Dan MV NIKA. Acara tersebut dihadiri anggota Satuan Tugas 115 ilegal fishing serta perwakiln dari The International Criminal Police Organizational (Interpol).
Dalam pertemuan, Menteri Susi bersama Interpol membahas kasus ilegal fishing yang masih terjadi di beberapa negara. Apalagi pelaku ilegal fishing selama ini sulit tersentuh.
Baca Juga: Cerita Wapres JK soal Bajak Laut Somalia: Itu Karena Nelayan Marah
Misalnya dua kasus ilegal fishing dengan kapal berbendara Panama yakni STS-50 dan MV NIKA. Keduanya akhirnya bisa tertangkap dan diputuskan bersalah oleh pengadilan karena mencuri ikan di perairan Indonesia.
"Hari ini menyelenggarakan RIACM aparat penegak hukum untuk membahas kasus tertentu. Forum ini sangat action oriented spesifik membahas hanya kasus tertentu dengan melibatkan banyak negara jadi ini seperti legal collaboration action," ujarnya di Kantor KKP, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Dalam pertemuan tersebut juga turut mengundang dari negara-negara yang bersangkutan seperti Panama hingga Korea Selatan. Sebab kapal yang diputuskan bersalah itu merupakan kapal berbendera Panama dan Awak Kapalnya berasal dari Korea Selatan.
Baca Juga: Kabinet Jokowi-JK Berakhir, Menteri Susi: Ini Penenggelaman Kapal yang Terakhir
"Kasus STS-50 NIKA dibahas bersamaan yang melakukan ilegal fishing dan trans national organize crime melakukan ilegal fishing lintas negara," kata Susi
Menurut Susi, pertemuan ini sangat penting bagi Indonesia ataupun negara lainnya. Karena lewat pertemuan ini, semua negara bisa mengkolaborasikan penegakan hukum yang ada di daerahnya.
Apalagi, saat ini kasus ilegal fishing melibatkan dua negara. Sehingga dengan adanya pertemuan ini diharapakan semakin mempermudah dalam penegakan hukum di negara tersebut termasuk masalah kasus pencurian ikan.
"Oleh karena itu sangat penting untuk menghubungkan aparat penegak hukum kasus yang bersifat lintas negara. Ilegal fishing kan dari lintas negara. Kru-nya juga dari beberapa negara," jelasnya.
(Feby Novalius)
