nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PGN Ingin Naikkan Harga Gas, Plt Dirjen Migas: Kita Lagi Cek

Taufik Fajar, Jurnalis · Rabu 06 November 2019 19:02 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 11 06 320 2126567 pgn-ingin-naikkan-harga-gas-plt-dirjen-migas-kita-lagi-cek-Yub4QfgZcb.jpg Gas (Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrief untuk mengecek komponen harga gas sehingga memungkinkan kenaikan harga gas. Sebelumnya Presiden Jokowi juga memastikan harga gas industri tidak akan mengalami kenaikan.

Terkait hal itu, Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan pengecekan terkait harga gas tersebut.

 Baca juga: Target Bauran Energi Bisa Tercapai, Segini Keuntungan Negara dari Penghematan Impor

"Ini kita lagi ngecek. Dan kita lagi rapat lagi ngumpulin data tentang itu," ujar dia di Satrio Tower Jakarta, Rabu (6/11/2019).

 Jaringan Gas

Dia menjelaskan bahwa Kementerian ESDM ingin PGN melakukan keterbukaan tentang kondisi keuangannya. Dirinya juga ingin ada yang mengaudit keuangan PGN.

 Baca juga: Laba Bersih PGN Berpotensi Minus Rp244 Miliar

"Kita mau audit ya. Diaudit berapa investasi-nya, cost-nya, revenue-nya berapa. Kita akan baru mulai itu. Di mana yang mau audit kan. Bisa swasta, Inspektorat Jenderal, BPK atau BPKP," ungkap dia.

Sebelumnya, rencana kenaikan harga gas yang telah ditetapkan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) pada sudah berencana menaikkan harga gas per 1 November 2019. dibatalkan. Hal ini dikarenakan desakan pengusaha ke pemerintah agar menyiapkan harga gas murah demi keberlangsungan industri.

Baca juga: PGN Rancang Pembangunan Pipa Gas di Ibu Kota Baru

Kenaikan harga gas industri adalah kebijakan strategis yang telah disusun badan usaha sebagai korporasi dan seharusnya tidak boleh diintervensi secara politik.

"PGN harus mampu menyampaikan kondisi yang dihadapi oleh korporasi saat ini serta beban-beban yang dihadapi terkait dengan subsidi yang memberatkan kinerja korporasi dalam menghadapi tantangan persaingan pasar minyak dan gas bumi di masa depan," kata Ekonom Konstitusi Defiyan Cori dalam keterangan tertulisnya, Jakarta.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini