Dana Desa Siluman Memperkaya Oknum Tertentu

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 06 November 2019 21:28 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 06 320 2126666 dana-desa-siluman-memperkaya-oknum-tertentu-AifBvgqUIB.jpg Alokasi Dana Desa di Desa yang Tak Berpenduduk. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin turut berkomentar mengenai adanya temuan desa fiktif di Kecamatan Uepai dan Lambuya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang telah menerima bantuan dana desa sejak tahun 2015.

Katanya, Komisi XI DPR telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menindaklanjuti temuan desa fikfif yang telah menerima bantuan dana desa.

Baca Juga: Berawal dari Sri Mulyani Endus Desa Siluman, Ini 6 Fakta di Baliknya

“Kemarin kami sudah meminta Bu Sri Mulyani untuk menindaklanjuti temuan desa fiktif yang belakangan telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah, dan melakukan penyelidikan secara menyeluruh terkait hal ini bersama dengan Kemendagri,” kata Puteri kepada Okezone, Rabu (6/11/2019).

Rupiah

Puteri mengatakan, ada penyeledikan ini perlu dilakukan karena berkaitan dengan efektifitas dari dana desa. Di mana seharusnya alokasi dana benar-benar tertuju pada pembangunan dan peningkatan ekonomi desa penerima.

“Bukan untuk memperkaya oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Bakal Investigasi 'Desa Palsu' yang Incar Dana Desa

Selain itu, lanjut Puteri, Komisi XI DPR juga akan mendalami masalah desa fiktif ini. Namun menunggu hasil investigasi yang detail bersama jajaran Kementrian Keuangan

“Kami juga akan mendalami masalah ini beserta hasil investigasi yang berkembang secara lebih mendetil bersama dengan jajaran eselon I kemenkeu,” tandasnya.

Diwartakan sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Kementerian Desa menemukan desa siluman alias palsu di Kecamatan Uepai dan Lambuya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Ironisnya, desa ini telah menerima bantuan dana desa sejak tahun 2015. Fenomena ini muncul di tengah derasnya anggaran dana desa dari APBN.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah telah menyalurkan dana desa Rp44 triliun hingga akhir September 2019. Dari jumlah itu, setiap desa rata-rata mencapai Rp933,9 juta atau hampir Rp1 miliar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini