JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil membentuk tim khusus untuk menyelesaikan tata ruang. Tim khusus ini nantinya akan diketuai Wali Kota Bogor Bima Aria.
Menurut Sofyan, tim khusus akan mengkaji mana saja yang perizinan yang bisa dipangkas. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak investasi yang selama ini sering dikeluhkan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Lelet, Investor Asing Kabur Gara-Gara Urus IMB
"Diskusi ini bagian dari ide dan wacana investasi lebih mudah salah satunya terkait dengan IMB dan Amdal terutama dikaitkan dengan RDTR. Nanti akan dilanjutkan pembahasan dalam meja bundar. Kemudian Pak wali kota karena sudah berpengalaman beliau menghadapi sebagai wali kota (Bogor) kita harapkan merumuskan sebuah kebijakan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR, Jakarta, Jumat (8/11/2019).
Menurut Sofyan, rancangan kebijakan ini diharapkan bisa rampung dan dikeluarkan pada awal tahun depan. Karena kebijakan ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan investasi.
"Mungkin sebelum awal tahun baru kita mulai ada insiatif baru yang mungkin komplimen terhadap inisiatif pemerintah," ucapnnya.
Baca Juga: Wali Kota Bogor Tolak Penghapusan IMB dan Amdal, Ini Alasannya
Menurut Sofyan, dengan dibuatnya Satgas diharapkan masalah tata ruang bisa cepat terselesaikan. Karena masalah tata ruang cukup membuat frustasi berbagai pihak.
"Betapa rumitnya masalah ini. Oleh karena itu semua setuju kita sederhanakan perizinan Karena izin bikin frustasi orang," ucapnnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Aria Sugiarto mengatakan, pembahasan mengenai tata ruang ini akan mencakup pada tiga hal. Pertama adalah masalah penyederhanaan proses perizinan.
"Pertama adalah penyederhanaan karena ini terlalu ribet rumit berjenjang. IMB mungkin harus tetap ada tetapi Amdal lain. Amdal lingkungan dijadikan satu paket saja," jelasnnya.
