nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mahfud MD Sebut Omnibus Law untuk 'Mendobrak' Investasi Macet

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 13 November 2019 20:00 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 13 320 2129535 mahfud-md-sebut-omnibus-law-untuk-mendobrak-investasi-macet-uD8nsteNWM.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md memimpin rapat antar kementerian/lembaga terkait omnibus law di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Usai rapat, Mahfud mengatakan pihaknya ingin omnibus law dipahami secara utuh sehingga tidak dianggap sebagai peraturan baru yang asing. Mahfud menjelaskan omnibus law ialah peraturan untuk mensinkronkan berbagai aturan di bidang yang sama.

Baca Juga: Januari 2020, Jokowi Terbitkan Daftar Positif Investasi

Ia memberi contoh, misalnya tentang aturan untuk perizinan investasi. Setiap kementerian/lembaga memiliki aturan berbeda tentang itu kendati obyeknya sama. Nah, omnibus law diharapkan dapat menjadi solusi atas sengkarut hal tersebut.

"Ini diatur dengan omnibus law. Jadi bukan hukum yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya, kalau sekarang cara perizinan yang berbeda-beda. Menteri Perindustrian memberi izin beda, orang mau investasi selesai di perindustrian, belum kata bea cukai, belum kata pajak, belum kata ini, jadi pintunya terlalu banyak (maka) dibuat omnibus law," kata Mahfud di lokasi.

mahfud

Pakar hukum tata negara ini menjelaskan, omnibus law bisa dibilang sebagai metode pembuatan undang-undang yang mengatur banyak hal dalam satu paket. Tujuan dibentuknya omnibus law agar memperlancar investasi di tengah sengkarut peraturan.

"Jadi masyarakat supaya jangan menganggap omnibus law sesuatu makanan aneh. Itu metode pembuatan undang-undang untuk mengatur banyak hal dalam satu paket, itu namanya omnibus law. Agar tidak tumpang tindih dan tidak membuat macet, kan investasi sekarang macet karena aturannya banyak," tutur Mahfud.

Tak Ada Kementerian/Lembaga yang Keberatan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan tidak ada kementerian/lembaga yang keberatan dengan perintah Presiden Joko widodo ini. Pasalnya, kementerian/lembaga tidak boleh memiliki visi-misi sendiri, semuanya harus tegak lurus dengan Kepala Negara. Omnibus law merupakan keinginan Presiden Jokowi demi mengakselerasi investasi.

"Nggak (ada yang keberatan). Justru mereka di ke sini kan agar tidak keberatan, tidak boleh sendiri-sendiri lagi karena sekarang tidak ada visi kementerian, tapi yang ada visi presiden, oleh sebab itu gak bisa keberatan. (Kalau) keberatan dicoret sama Presiden, kan gitu," tegas Mahfud.

Syukuran IKA UII atas Terpilihanya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan tahap awal merealisasikan omnibus law harus merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar penyusunan omnibus law dan deregulasi sejumlah sektor bisa dilakuakan segera.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini