nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Telusuri Desa Siluman, Sri Mulyani Tunggu Audit BPK

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Kamis 14 November 2019 15:30 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 11 14 20 2129817 telusuri-desa-siluman-sri-mulyani-tunggu-audit-bpk-bj9TUEa7iY.jpg Sri Mulyani (Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan Daftar Isian Penyerahan Anggaran (DIPA) ke Kementerian/Lembaga serta kepala Daerah. Selain itu, juga menyerahkan dana desa untuk para pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, akan menjaga anggaran dana desa dari para desa palsu atau yang heboh dengan sebutan desa siluman. "Kalau bocor ya nanti kan kita melihat BPK yang melakukan audit yah. Kalau kita kan mekanismenya mentransfer sesuai dengan APBD dan data dari Kementerian Dalam Negeri, nanti kita lihat," ujar Sri di komplek Istana, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

 Baca juga: Usut Kasus Desa Siluman, Menko Airlangga Libatkan BPK

Menurutnya, bila ada masalah dari kinerjanya nanti perlu ada verifikasi dan lain-lainnya. Dirinya akan bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk menelusuri dana desa tersebut.

Oleh sebab itu, lanjutnya, perlu dilakukan terlebih dahulu pre-audit atau audit internal pemerintah melalui BPKP. Di mana, BPKP juga memiliki banyak sekali aparat sampai ke daerah dan untuk eksternal auditnya dari BPK.

 Baca juga: Dana Desa Siluman Memperkaya Oknum Tertentu

"Jadi mereka lah yang memiliki kewenangan dan juga kemampuan untuk melihat hasilnya tadi," ujarnya.

Sebelumnya,  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bakal memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menelusuri 'desa siluman' yang ingin mendapatkan dana desa. Desa siluman yang dimaksud adalah desa tak berpenduduk namun terus menyedot dana desa.

Airlangga menyatakan, pihaknya akan melihat data penyaluran dana ke desa fiktif berdasarkan audit BPK. Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.

"Karena kan itu perlu di audit, kita lihat laporan audit BPK-nya," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini