Daerah Kesulitan Kelola APBD, Sri Mulyani: Mungkin Butuh 540 Menteri Keuangan
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melihat pemerintah daerah sering kali mengalami kesulitan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lantaran, anggaran yang di susunan tiap tahun tersebut dalam perjalanannya dihadapkan beragam gejolak ekonomi sehingga pergerakannya sangat dinamis.
Di mana penerimaan maupun belanja bisa bergerak naik-turun jumlahnya. Menurut Sri Mulyani, hal tersebut bahkan menjadi keluhan yang disampaikan para kepala daerah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Banyak APBN 2018 Tak Capai Target, Begini Pembelaan Sri Mulyani
"Para gubernur, bupati ,walikota lapor ke Presiden, 'Pak ini susah kita kalau ngurusin APBD tuh enggak pasti, kalau naik (penerimaan) saja kita senang, tapi kalau turun kita enggak tau cara kelolanya," ungkapnya di hadapan ratusan kepala daerah dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020 di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Dalam kondisi menghadapi gejolak perekonomian, menurutnya, pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Keuangan, mampu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bergerak menyesuaikan kondisi yang ada. Hal tersebut yang juga seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap APBD.
Namun, melihat kondisi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan mengelola APBD, Sri Mulyani berkelakar mungkin butuh 540 Menteri Keuangan di masing-masing kabupaten/kota untuk bisa mengelola APBD yang sangat fleksibel.
