nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Daerah Kesulitan Kelola APBD, Sri Mulyani: Mungkin Butuh 540 Menteri Keuangan

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 14 November 2019 17:41 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 14 20 2129897 daerah-kesulitan-kelola-apbd-sri-mulyani-mungkin-butuh-540-menteri-keuangan-Q5lnRFlWk9.jpeg Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melihat pemerintah daerah sering kali mengalami kesulitan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lantaran, anggaran yang di susunan tiap tahun tersebut dalam perjalanannya dihadapkan beragam gejolak ekonomi sehingga pergerakannya sangat dinamis.

Di mana penerimaan maupun belanja bisa bergerak naik-turun jumlahnya. Menurut Sri Mulyani, hal tersebut bahkan menjadi keluhan yang disampaikan para kepala daerah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Banyak APBN 2018 Tak Capai Target, Begini Pembelaan Sri Mulyani

"Para gubernur, bupati ,walikota lapor ke Presiden, 'Pak ini susah kita kalau ngurusin APBD tuh enggak pasti, kalau naik (penerimaan) saja kita senang, tapi kalau turun kita enggak tau cara kelolanya," ungkapnya di hadapan ratusan kepala daerah dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020 di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Dalam kondisi menghadapi gejolak perekonomian, menurutnya, pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Keuangan, mampu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bergerak menyesuaikan kondisi yang ada. Hal tersebut yang juga seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap APBD.

rupiah

Namun, melihat kondisi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan mengelola APBD, Sri Mulyani berkelakar mungkin butuh 540 Menteri Keuangan di masing-masing kabupaten/kota untuk bisa mengelola APBD yang sangat fleksibel.

"Padahal kalau jadi Menkeu itu, (faktanya dalam mengelola APBN dihadapkan) enggak selalu naik (penerimaannya), bahkan sering turunnya. Makanya, mungkin kita butuh Menkeu lebih dari 540 di masing-masing daerah, sehingga bisa itu mengelola (APBD) yang bergerak naik-turun," jelasnya.

Baca Juga: Rapor Merah APBN 2018, Pertumbuhan Ekonomi di Bawah Target 5,4%

Sri Mulyani pun menekankan, pada dasarnya APBN dan APBD merupakan instrumen yang digunakan untuk mengelola keuangan negara ataupun daerah, tetap sifatnya tidak fix melainkan fleksibel terhadap fenomena ekonomi yang terjadi.

"Memang kapasitas daerah untuk mengelola dinamika APBD masih perlu untuk ditingkatkan. Ini merupakan pekerjaan rumah kita bersama," tutup dia.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini