nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Aturan Pemindahan Ibu Kota akan Dimasukkan ke Omnibus Law

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 20 November 2019 18:03 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 11 20 470 2132328 aturan-pemindahan-ibu-kota-akan-dimasukkan-ke-omnibus-law-d4Dqyfh7Dt.jpg Ibu Kota (Shutterstock)

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/PPN) akan segera menyusun Rancangan Undang-Undang tentang ibu kota negara. Hal ini untuk mengakomodir rencana pemindahan Ibu Kota negara (IKN) dari Jakarta menuju Kalimantan Timur.

Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan nantinya RUU ini akan dimasukan kedalam Omnibus Law bersama dengan beberapa aturan lainnya. Hal ini bertujuan agar tidak terlalu banyak penyusunan aturan Pemindahan ibu kota.

 Baca juga: Soal Ibu Kota Baru, Ini Alasan Istana Kepresidenan Dibangun di Sepaku

"Mungkin kami akan memakai omnibus law mekanismenya karena bukan hanya undang-undang nomor 29 itu, banyak UU yang terkait dengan dalam pembentukan ibu kota negara yang harus sama-sama kita lihat," ujarnya saat ditemui di Komplek DPR-RI, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

 Suharso

Hanya saja Omnibus law yang dimaksud berbeda dengan aturan yang menghambat investasi. Karena Omnibus law yang dimaksud ini adalah aturan yang disatukan untuk mendukung program pemindahan ibu kota negara.

 Baca juga: Kepala Bappenas-Gubernur Anies Bahas Ibu Kota, Terungkap Peluang Growth Pole

"Kalau itu (yang 70 UU) kan UU yang menghambat, bukan itu. Ini undang-undang yang diperlukan untuk supaya ibu kota negara itu punya basis legal yang pasti," jelasnya.

Menurut Suharso, dengan adanya aturan ini diharapkan rencana pemindahan ibu kota bisa terlaksana dengan baik. Bahkan setelah dipindahkan pun, dengan adanya aturan ini tidak akan bisa digeser atau bahkan dikembalikan ke Jakarta.

 Baca juga: Luhut hingga Anies Datangi Kementerian PPN, Ada Apa?

"Kita mempersiapkan peraturan perundang-undangan termasuk yang terkait dengan apa yang dimaksud dengan ibu kota negara supaya nanti kalau sudah ditetapkan jangan sampai ibu kota negara tidak digeser-geser lagi," jelasnya.

Menurut Suharso, dalam aturan tersebut nantinya akan mendeskripsikan mengenai pengertian ibu kota negara. Sebagai salah satu contohnya, ibu kota baru ini nantinya bisa saja hanya sebatas pusat pemerintahan saja sedangkan pusat ekonomi berada di kota lain

"Sekarang kan Jakarta. Nah Jakarta itu bukan Jakarta yang kita pindah tetapi fungsi sebagai ibu kota negara dan ibu kota pemerintahan kita pindahkan. Tetapi kalau misalkan pusat bisnis, pusat keuangan dunia itu bisa saja tetap di Jakarta," jelasnya.

(rzy)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini