nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Holding BUMN Infrastruktur, Menteri Basuki: Harus Tetap Ikut Tender

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 21 November 2019 16:23 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 21 320 2132772 soal-holding-bumn-infrastruktur-menteri-basuki-harus-tetap-ikut-tender-kFHEnHmAbG.jpg Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku tidak menolak pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Infrastruktur yang diprakasai oleh mantan Menteri BUMN Rini Soemarno. Meski demikian, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Holding BUMN Infrastruktur belum ditandatangani.

Menurut Basuki, pembentukan holding BUMN boleh saja dilakukan asalkan jelas tujuannya. Utamanya adalah para perusahaan plat merah ini tetap bisa ikut lelang proyek yang dilakukan Kementerian PUPR.

Baca Juga: Menteri Basuki Belum Tanda Tangan Draft Perpres Holding BUMN Infrastruktur

"Saya dari dulu bilang harus tetap masih bisa bersaing di dalam tender, kalau enggak kan enggak bisa," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Tiba di Istana, Basuki Hadimuljono Angkat Tangan dan Tebar Senyuman

Sebab kata Basuki, jika holding didirikan setiap proyek yang dilelang hanya satu BUMN saja yang bisa ikut. Itupun melalui penugasan dari induk holdingnnya

"Hukumnya kalau sudah holding dia enggak bisa ikut tender. Misalnya Hutama terus bawahnya ada Waskita ada PP ada ini, nah ini enggak boleh ikut tender," kata Basuki.

Baca Juga: Holding Infrastruktur Terancam Batal di Tangan Erick Thohir, Ini Kata PUPR

Sebenarnya, lanjut Basuki, keinginan ini sudah dia sampaikan kepada Menteri BUMN. Namun belum adanya kepastian membuat dirinya belum mau menandatangani Perpres tersebut.

"Sudah saya suratin. Sejak awal sidang kabinet saya sudah bilang, saya mendukung. Semua masih boleh ikut tender sambil saya menyiapkan swasta nasional yang lebih kuat," jelasnya.

Bahkan dirinya secara khusus meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menunda pembentukan holding BUMN infrastruktur. Karena menurutnya, masih banyak proyek infrastruktur yang membutuhkan peran dari perusahaan BUMN

"Waktu habis debat capres, Presiden kan juga menyampaikan akan ada holding, saya menghadap Beliau ‘pak saya izin kalau bisa holding-nya diundur sebentar’," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini