Insentif Perpajakan, Jokowi: Bisa Berikan Tendangan yang Kuat
Meski demikian, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diminta secara langsung oleh Presiden Jokowi agar melakukan reformasi perpajakan. Sebab, dibutuhkan perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, hingga penguatan basis jatah.
"Saya minta reformasi perpajakan di Dirjen Pajak harus dilanjutkan mulai dari perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, penguatan basis jatah, dan sistem informasi perpajakan," tutur Jokowi.
Dan yang terakhir, Presiden Indonesia ini juga meminta agar kebijakan penyetaraan antara pengusaha konvensional maupun e-commerce segera diteken. Jadi, penerimaan pajak di era digital bisa lebih optimal.
"Saya juga minta mulai ditempuh kebijakan penyetaraan level playing field bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerce, untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital saat ini," katanya.
Perlu diketahui, ini merupakan rapat ketujuh yang membahas perihal reformasi perpajakan di Indonesia.
(Dani Jumadil Akhir)
