nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fakta-Fakta Omnibus Law, RUU yang Diajukan ke DPR

Maylisda Frisca Elenor Solagracia, Jurnalis · Sabtu 14 Desember 2019 19:16 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 12 14 320 2141926 fakta-fakta-omnibus-law-ruu-yang-diajukan-ke-dpr-vm0mDxEU0L.jpg Investasi. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA- Pemerintah akan mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat. RUU yang dimaksud adalah RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan.

Kedua RUU tersebut diajukan guna meningkatkan daya saing RI dan iklim investasi. Di mana hingga kini, investor menilai proses perizinan di dalam negeri masih berbelit-belit.

Berikut ini fakta seputar RUU Omnibus Law yang dikutip Okezone dari Setkab pada Sabtu (14/12/2019):

1. RUU Dibuat Sesuai arahan Presiden Joko Widodo

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa RUU ini dibuat untuk menaikkan investasi negara.

Baca Juga: Luhut: Maret 2020 Hyundai Bangun Pabrik Mobil Listrik di RI

“Ini adalah hasil evaluasi untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing kita, sesuai arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan,” kata

2. Prolegnas Bulan ini

Berdasarkan info dari Setkab, Kementerian Hukum dan HAM dan DPR telah menetapkan kedua RUU Omnibus Law ini ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Super Prioritas Tahun 2020 pada pada tanggal 5 Desember 2019 lalu.

Investasi

3. Omnibus Law Menyederhanakan 82 UU

RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja telah menyederhanakan sebanyak 82 UU dan 1.194 pasal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, satu UU bisa masuk dalam beberapa klaster. Jumlah UU bukanlah penjumlahan total dari seluruh klaster.

Baca Juga: Didatangi Jokowi, Hyundai Bangun Pabrik Rp21 Triliun di Indonesia

4. RUU ini Mencakup 11 Klaster

Substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster, yaitu:

1) Penyederhanaan Perizinan,

2) Persyaratan Investasi,

3) Ketenagakerjaan,

4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM,

5) Kemudahan Berusaha,

6) Dukungan Riset dan Inovasi,

7) Administrasi Pemerintahan,

8) Pengenaan Sanksi,

9) Pengadaan Lahan,

10) Investasi dan Proyek Pemerintah,

11) Kawasan Ekonomi. 

“Kami telah membahas substansi 11 klaster tersebut secara intensif dengan 31 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait,” ujar Airlangga.

5. RUU Omnibus Law Perpajakan

RUU Omnibus Law Perpajakan yang telah disiapkan Kementerian Keuangan mencakup 6 pilar, yaitu:

1) Pendanaan Investasi,

2) Sistem Teritori,

3) Subjek Pajak Orang Pribadi,

4) Kepatuhan Wajib Pajak,

5) Keadilan Iklim Berusaha,

6) Fasilitas.

“Substansi kedua Omnibus Law tersebut kami selaraskan. Substansi yang terkait dengan aspek Perpajakan dan Kebijakan Fiskal, yang menyangkut substansi di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dimasukkan ke dalam Omnibus Law Perpajakan,” jelas Airlangga.

6. Kedua RUU sudah Siap

Menteri Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya siap melaporkan hasil pembahasan kedua RUU ini kepada Presiden Joko Widodo, termasuk penyelesaian Naskah Akademik dan draft RUU Omnibus Law untuk diserahkan ke DPR.

“Kemudian paralel dengan pembahasan bersama DPR RI nanti, kita juga akan mulai menyiapkan regulasi turunannya,” sambung Airlangga.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini