Pajak Impor Barang Kiriman E-Commerce Rp45.000, Ini Faktanya!

Irene, Jurnalis · Rabu 25 Desember 2019 15:23 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 25 320 2145937 pajak-impor-barang-kiriman-e-commerce-rp45-000-ini-faktanya-bM6ZgBDPWg.jpg Belanja Online (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

 JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan baru-baru ini mengumumkan perubahan aturan terkait impor barang kiriman lewat e-commerce. Aturan ini diperbaharui setelah adanya keluhan yang disampaikan beberapa asosiasi antara lain Asosiasi IKM, Masyarakat Industri, Asosiasi Pengusaha Indonesia.

Aturan ini berisi beberapa perubahan dalam penetapan tarif impor barang kiriman mulai dari penurunan tarif bea masuk hingga pembedaan tiga komoditi. Aturan tentunya mengundang perhatian masyarakat terutama pencinta belanja online.

Okezone telah merangkum beberapa fakta terkait pajak impor barang Online tersebut:

Baca Juga: Impor Barang Online Rp45.000 Kena Pajak, Ini Tarifnya

1. Bea masuk jadi USD3

Pemerintah melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis) atas barang kiriman dari e-commerce atau on line yang sebelumnya USD75 menjadi USD3 atau Rp45.000 (kurs Rp15.000/USD) per kiriman (consignment note) untuk bea masuk. Treshold barang kiriman di bawah USD75 diberikan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan tarif 7,5%.

"Barang bebas bea masuk kan awalnya USD75, kini diturunkan menjadi maksimal USD3 atau Rp45.000." ujar Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi.

belanja online

2. Tiga komoditi tidak terkena aturan ini

Menurut Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi ketentuan tersebut tidak berlaku atas 3 (tiga) barang yaitu (2.B) tas, sepatu dan produk tekstil.

“Bea masuk untuk ketiganya antara 15%-20% untuk tas, sepatu 25%-30%, tekstil 15-25%." kata Heru.

Sedang untuk PPN 10% dan PPh 7,5%-10%. Mengambil contoh, untuk tas seharga Rp60.000 yang dikenakan bea masuk sebesar 15%, harganya menjadi Rp69.000. Sedangkan untuk sepatu seharga Rp100.000 kemudian dikenakan bea masuk 25% menjadi Rp125.000.

3. PPN 10% dan PPh tergantung NPWP

Saat ini, lanjut Dirjen Bea dan Cukai itu, treshold barang kiriman di bawah USD75 diberikan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan tarif 7,5%, PPN 10%, dan PPH kalau dia memiliki NPWP maka dikenakan tarif 10%. Kalau tidak bisa menunjukkan NPWP maka dikenakan tarif 20%. Sehingga kalau ditotal range-nya antara 27,5% – 37%, tergantung bisa menunjukkan NPWP atau tidak.

4. Telah melalui pertimbangan CN

Penyesuaian de minimis value sebesar USD3 telah melalui pertimbangan nilai impor yang sering di-declare dalam pemberitahuan impor barang kiriman (CN/Consigment Note) adalah USD3,8 per CN.

 Baca Juga: Banjir Impor Melalui E-Commerce, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Barang Kiriman

5. Tujuan transparansi

“Ini adalah transparansi untuk semua yang terlibat dalam bisnis e-commerce baik pengusaha maupun pemerintah. Saat ini Kemenkeu sudah melakukan piloting dengan Lazada, Blibli, dan Bukalapak,” jelas Heru.

6. Peningkatan tajam barang kiriman impor pada 2018

Catatan dokumen impor menunjukkan sampai saat ini kegiatan e-commerce melalui barang kiriman di tanah air mencapai 49,69 juta paket pada tahun 2019. Angka ini meningkat tajam dari sebelumnya yang hanya sebesar 19,57 juta paket pada tahun 2018 dan 6,1 juta paket pada tahun 2017. Tumbuh sebesar 254% dibanding tahun 2018 dan 814% dibandingkan tahun 2017.

 belanja online

7. Kebijakan diiringi kerjasama e-commerce dengan Bea Cukai

Kebijakan ini juga akan diiringi dengan kerja sama antar platform marketplace dengan bea cukai dalam ketentuan impor barang e-commerce dalam rangka transparansi.

Skema ini akan memungkinkan platform marketplace mengalirkan data transaksi e-commerce ke sistem Bea Cukai secara online. Hal ini diharapkan mampu menghilangkan praktik under invoice dan mengurangi missdeclaration dalam pemberitahuan barang kiriman.

 Baca Juga: Sri Mulyani Kaji Batasan Bea Masuk Barang Impor Melalui E-Commerce

8. Jawaban atas masukan IKM

Perubahan aturan ini merupakan upaya nyata Kementerian Keuangan untuk mengakomodir masukan dari para pelaku industri dalam negeri khususnya IKM, untuk mengeliminasi kesenjangan antara produk dalam negeri yang membayar pajak dengan produk impor yang masih membanjiri pasaran Indonesia.

"Sehingga diharapkan dengan adanya aturan ini, fasilitas de minimis value benar-benar dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi dan dapat mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan produk dalam negeri,” pungkas Heru.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini