nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

BPK Bakal Periksa Penerbitan Produk Jiwasraya ke OJK hingga BEI

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 08 Januari 2020 21:29 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 01 08 20 2150836 bpk-bakal-periksa-penerbitan-produk-jiwasraya-ke-ojk-hingga-bei-M1tdkHY3ab.jpg OJK. Foto: Okezone

JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna memastikan bakal membantu aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan tindakan pidana terkait kasus gagal bayar yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Menurutnya, semua pihak yang terlibat dalam kasus ini akan diperiksa, baik individu maupun instansi.

Agung menyebut, pemeriksaan juga turut dilakukan pada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kementerian BUMN.

Baca juga: Bos OJK Masih Cari Jalan Keluar Selamatkan Jiwasraya

"Semua (pemeriksaan) itu sedang kami lakukan, Jiwasraya-nya, BEI, OJK, dan Kementerian BUMN. Tapi jangan langsung ditanya hasilnya, ini kan baru pendahuluan, baru di tingkat korporasi," katanya dalam konferensi pers di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Untuk diketahui, setiap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus melalui persetujuan dari OJK. Oleh karena itu, diperkirakan ada potensi celah regulasi yang terjadi dalam kasus gagal bayar oleh Jiwasraya.

asuransi

Agung menambahkan, saat ini masih dalam tahap awal pemeriksaan yakni audit investigasi pada Jiwasraya untuk menemukan total kerugian negara. Meski diakuinya, sudah ada indikasi terjadi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengumpulan dana dari produk JS Saving Plan, maupun penempatan investasi pada saham dan reksa dana berkualitas rendah.

Menurutnya, indikasi awal kerugian negara sebesar Rp10,4 triliun dari investasi buruk yang dilakukan Jiwasraya. Terdiri kerugian akibat investasi di saham gorengan sebesar Rp4 triliun dan reksa dana berkualitas rendah sebesar Rp6,4 triliun.

"Tapi kerugian negara yang nyata dan pasti baru dapat ditentukan setelah BPK (selesai) melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara," tegasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini