nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ada Pilkada, Tito Karnavian Minta Sri Mulyani Cairkan Anggaran Rp147 Miliar

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Senin 13 Januari 2020 19:06 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 01 13 20 2152443 ada-pilkada-tito-karnavian-minta-sri-mulyani-cairkan-anggaran-rp147-miliar-0x0yCDRjhz.jpg Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Okezone.com/Yohana)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyambangi kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati guna membahas kebutuhan pencairan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di 2020. Pasalnya, DKPP saat ini berada di bawah Kemendagri dari sebelumnya di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dia menyatakan, saat ini pencairan anggaran DKPP baru mencapai Rp10 miliar dari total keseluruhan pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp157 miliar. Menurutnya, kekurangan pencairan dana dapat menghambat kinerja DKPP, padahal di 23 September 2020 ada Pilkada serentak di 270 daerah.

Baca Juga: Kendalikan Banjir, Pemerintah Anggarkan Rp1,22 Triliun di APBN 2020

"Kemenkeu baru siapkan Rp10 miliar, berarti memerlukan tambahan Rp147 miliar, sedangkan ini kan kita mau menghadapi Pilkada," ujar Tito di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Mendagri Tito

Menurutnya, DKPP perlu melakukan persiapan sejak 6 bulan sebelum Pilkada serentak berlangsung. Oleh sebab itu, diharapkan pencairan anggaran bisa dilakukan sekitar bulan Februari atau Maret 2020 guna mendorong operasional DKPP dapat berjalan dengan baik.

"Maka secepat mungkin kami meminta Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar dipenuhi kekurangannya (anggaran), setelah dipenuhi itu akan kami serahkan ke DKPP," imbuhnya.

Baca Juga: Pemerintah Anggarkan Rp4,3 Triliun untuk Revitalisasi 5.000 SMK

Tito menambahkan, meski DKPP kini ada di bawah Kemendagri namun pihaknya memastikan independensi lembaga pengawas Bawaslu dan KPU tersebut. Dia bilang, Kemendagri hanya berperan mendukung kinerja salah satunya mengenai kepastian pencairan anggaran, namun manajemen dan pengambilan kebijakan tetap ada di DKPP.

"Untuk masalah independensi manajemen, independensi pengambilan keputusan, Kemendagri tidak ikut campur, itu sepenuhnya kami serahkan kepada mekanisme Undang-Undang dan internal dari DKPP sendiri," kata dia.

(fbn)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini