nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

6 Langkah Penyelesaian Kasus Jiwasraya

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 16 Januari 2020 17:49 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 01 16 320 2153876 6-langkah-penyelesaian-kasus-jiwasraya-r5gVpLeSST.jpg Jiwasraya Akan Lakukan Restrukturisasi. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya menyelesaikan permasalahan yang menyangkut Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pasalnya, perusahaan asuransi milik negara telah gagal bayar polis kepada para nasabahnya.

Kasus gagal bayar Jiwasraya membuat negara dirugikan Rp13,7 triliun. Kasus salah dan kecurangan investasi Jiwasraya berujung pada dugaan korupsi dan kini sudah ada lima orang yang ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Okezone pun merangkum beberapa cara yang dilakukan pemerintah untuk meyelesaikan permasalahan ini. Berikut rinciannya:

1. Reformasi Industri Asuransi oleh OJK

Otoritas Jasa Keuangan berencana melakukan reformasi pada industri asuransi. Hal ini berkaca pada keberhasilan reformasi perbankan, maka reformasi pada industri keuangan non perbankan pun dinilai perlu dilakukan.

Baca Juga:

Reformasi ini perlu mencakup pengaturan, pengawasan permodalan, transparansi laporan keuangan, hingga terkait manajemen risiko. Reformasi ini juga untuk menumbuhkan kembali kepercayaan nasabah akan perusahaan asuransi.

2. Restrukturisasi

Upaya penyelesaian yang kedua adalah dengan melakukan restrukturisasi pada keuangan perseroan. Rencananya upaya restrukturisasi Jiwasraya ini akan dilakukan pada akhir bulan ini atau paling lambat Februari 2020.

Adapun restrukturisasi Jiwasraya dengan melakukan penerbitan utang oleh anak usaha Jiwasraya Putra. Dana restrukturisasi ini akan digunakan membayar polis nasabah Jiwasraya.

Baca Juga:

Hanya saja masih menunggu hasil diskusi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. OJK Bentuk Lembaga Penjamin Polis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk membentuk Lembaga Penjamin Polis (LPS). Pembentukan lembaga berkaca dari kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya yang kemudian memunculkan banyak temuan baru.

Sebenarnya pembentukan Lembaga Penjamin Polis ini juga sudah lebih dahulu dilakukan di perbankan melalu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tujuan lembaga ini untuk menjamin agar uang nasabah bisa dikembalikan jika terjadi masalah pada perusahaan.

Meskipun begitu, pembentukan lembaga penjaminan polis ini memerlukan koordinasi dengan semua pihak terutama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di mana pada undang-undang (UU) asuransi diperbolehkan membentuk lembaga penjaminan polis dengan adanya persetujuan DPR.

4. Pembentukan Holding BUMN Asuransi

Langkah selanjutnya yang sedang diupayakan pemerintah adalah dengan mewacanakan pembentukan holding BUMN Asuransi. Apalagi, hal tersebut juga sudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo.

Lewat holding ini nantinya perusahaan akan mendapatkan cashflow sekitar Rp1,5 sampai Rp2 triliun. Pembentukan holding BUMN asuransi ini jika ditarik waktu dengan tempo 4 tahun maka bisa mendapatkan RP8 triliun.

Pasalnya, saaat ini saja, ada aset-aset saham yang hari ini sudah ada dideteksi dan valuasinya bisa sampai Rp2 triliun sampai Rp3 triliun.

5. Pembentukan Pansus oleh DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana untuk membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan permasalahan Jiwasraya.

Pembentukan pansus ini seiring dengan sudah banyaknya laporan dari maayarakat yang mengadukan soal kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke Komisi VI yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan seluruh BUMN

Bahkan,ada masyarakat yang datang langsung ke komisi yang membidangi masalah investasi, industri dan persaingan usaha itu untuk mengadukan soal kasus yang diduga merugikan negara Rp13,7 triliun

6. Melepas Aset Jiwasraya

Salah satu cara yang akan dilakukan lagi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan melepaskan aset-aset Jiwasraya sehingga menambah keuangan perseroan. Meskipun hingga saat ini belum dijelaskan aset apa yang berpotensi untuk dilepas.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini