JAKARTA - Kasus skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum selesai, kini muncul lagi dugaan korupsi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Dugaan korupsi ini pertama kali dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Baca Juga: Dirut Asabri: Dana Kelolaan Aman, Tidak Dikorupsi
Mahfud pun menilai dugaan kasus korupsi yang terjadi di Asabri besarannya tidak kalah fantastis jika dibandingkan dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yakni berjumlah di atas Rp10 triliun.
"Ya saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," ucap Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat 10 Januari 2020.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Asabri, Mahfud MD: Saya Dengar Tak Kalah Fantastis dengan Jiwasraya
Tidak ingin bola liar semakin panas, Asabri langsung membantah pernyataan Mahfud. Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja menegaskan jika dana yang dikelola oleh pihaknya tidak hilang.
"Kepada seluruh peserta Asabri. Baik prajurit TNI, anggota Polri dan seluruh ASN Menhan dan Polri, saya tegaskan, saya menjamin bahwa uang kalian yang dikelola di Asabri aman. Tidak hilang, dan tidak dikorupsi," ucap Sonny dalam jumpa pers yang dilakukan di Gedung PT Asabri, kawasan Cawang, Jakarta Timur, Kamis 16 Januari 2020.
Follow Berita Okezone di Google News
Dirinya pun menyangkal jika kabar yang menyebutkan terjadinya masalah di Asabri tidak benar. Dirinya mengimbau kepada seluruh anggota Asabri untuk tidak mudah terpengaruh, dan terprovokasi mengenai pemberitaan korupsi yang disebutnya tidak benar.
"Saya tegaskan bahwa berita-berita tersebut adalah berita-berita yang tidak benar," pungkasnya.
Setali tiga uang dengan Dirut Asabri, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan kalau kondisi keuangan di Asabri dalam keadaan yang stabil.
Kendati demikian, menurut Erick, jika terdapat penyelewenangan daripada penurunan aset di dalam PT Asabri, maka akan diserahkan kepada penegak hukum.
"Operasional berjalan baik tapi kalau ada penyelewengan ya itu proses hukum, seperti yang ada di Jiwasraya," ucap Erick Thohir di Kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Lebih lanjut, Erick Thohir menyebutkan dalam proses pengecekan adanya penyelewengan aset di Asabri bisa ditindaklanjuti oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
"Kalau mengenai kerugian negara kan bukan di kami. Pasti ada BPK, OJK. Tentu proses itu harus dijalani. Tapi yang penting bahwa prajurit, Polri dalam status yang baik dan aman," paparnya.
Di sisi lain, Pemerintah memastikan prajurit TNI dan Polri yang terdaftar di Asabri tidak akan dirugikan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya kira kita harus diambil langkah-langkah yang tepat. Apalagi ini prajurit. dan Presiden Jokowi komit prajurit itu tidak akan dirugikan pada kasus Asabri," ujar Menteri Kordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta.
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
