JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah bakal menempatkan profesional keuangan dari kalangan non TNI, Polri, maupun Kementerian Pertahanan di PT Asabri (Persero). Hal ini menjadi salah satu upaya untuk pembenahan di perusahaan pelat merah tersebut.
Adapun Asabri merupakan BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pertahanan.
Baca Juga: Dirut Asabri: Dana Kelolaan Aman, Tidak Dikorupsi
"Nanti Asabri ini mesti ditaruh orang-orang profesional untuk jadi pengelolanya, tidak boleh hanya karena Asabri maka hanya dari ABRI atau TNI, akan dimasukkan orang-orang profesional juga, ini sedang dipertimbangkan," kata Luhut dalam acara diskusi bersama media di kantornya, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Kebijakan penempatan orang profesional di Asabari, kata Luhut, diketahuinya berdasarkan pembicaraan dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.
Menurutnya, sekalipun pihak TNI, Porli, ataupun Kemenhan tetap terlibat dalam pengelolaan Asabri, namun harus yang memiliki kapabilitas terkait keuangan dan investasi. "Kalau TNI, maka yang profesional, yang ngerti soal uang," imbuh dia.
Penempatan profesional keuangan di Asabri menurut Luhut merupakan hal yang penting. Hal ini untuk menghalau adanya kerugian karena berinvestasi pada aset yang buruk.
Seperti diketahui, Asabri saat ini tengah menjadi sorotan karena diduga adanya tindakan korupsi di perseroan yang membuat kerugian senilai Rp10 triliun. Kerugian ini didorong penempatan investasi pada aset-aset berkinerja buruk atau saham-saham 'gorengan'.
"Jadi supaya jangan dibodoh-bodohi dengan permainan saham-saham, ini kan bisa di goreng-goreng," katanya.
Follow Berita Okezone di Google News
(kmj)
