Bentuk Panja Industri Jasa Keuangan, DPR Fokus Tuntaskan Kasus Jiwasraya

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 21 Januari 2020 13:53 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 21 320 2156030 bentuk-panja-industri-jasa-keuangan-dpr-fokus-tuntaskan-kasus-jiwasraya-bhandmtACd.jpg Jiwasraya (okezone)

JAKARTA - Komisi XI DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Industri Jasa Keuangan guna menuntaskan persoalan di industri keuangan nonbank yang saat ini tengah menjadi sorotan. Meski demikian, prioritas pertama Komisi XI adalah menuntaskan kasus di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menjelaskan, panja ini sudah dibentuk sejak Senin 20 Januari 2020 dan bakal membawahi sejumlah permasalahan keuangan yakni di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan Bank Mualamat Indonesia Tbk.

 Baca juga: PPATK Selidiki Transaksi Keuangan Mencurigakan Jiwasraya, Ada Kejutan?

"Jadi panja ini untuk pengawasan industri jasa keuangan. tapi memang prioritas pertama kami akan mulai dengan Jiwasraya," ujarnya dalam konferensi pers di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Menurutnya, Jiwasraya menjadi prioritas penyelesaian lantaran pembahasannya memang sudah cukup jauh dibandingkan kasus yang lain. Sehingga diharapkan, nasabah Jiwasraya bisa segera mendapatkan haknya atas klaim polis dari produk JS Saving Plan, yang selama ini tertahan karena kondisi gagal bayar di perseroan.

 Baca juga: Heru Hidayat Jadi Tersangka Jiwasraya, Saham TRAM Dijual Rp623 Miliar

"Tujuan kami adalah Jiwasraya ini nasabahnya bisa dapatkan haknya sesuai dengan yang mereka keluarkan, sesuai janji Menteri BUMN," kata Dito.

Dia menyatakan, dengan terbentuknya panja tersebut maka Komisi XI dapat melakukan pendalaman pengawasan terhadap kinerja di bidang industri jasa keuangan, yakni melakukan pemetaan masalah dan mencari solusi terbaik. Sehingga nasabah tidak dirugikan, korporasi akan dikelola dengan baik, dan pengawasan akan berjalan dengan efektif.

 Baca juga: Perlukah PPATK Ikut Terlibat Bereskan Kasus Jiwasraya?

"Harapannya kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan tetap terjaga dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Seiring dengan pembentukan panja di Komisi XI, Dito juga memastikan bakal berkoordinasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI yang sudah lebih dahulu membentuk panja, agar tak terjadi tumpang tindih.

"Sehingga tidak overlap dan tidak membebani stakeholder dalam menjalankan tugasnya," imbuh dia.

Sekedar diketahui, Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas karena melakukan investasi pada sebagian besar saham dan reksa dana berkualitas buruk atau 'saham gorengan'. Dana investasi itu berasal penjualan produk asuransi JS Saving Plan.

Kejaksaan Agung mencatat ada potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun dari pengelolaan investasi yang buruk di Jiwasraya, hal itu berdasarkan perhitungan hingga Agustus 2019.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini