nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR Buka Opsi Privatisasi Buat Penyelamatan Jiwasraya

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 21 Januari 2020 20:44 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 01 21 320 2156280 dpr-buka-opsi-privatisasi-buat-penyelamatan-jiwasraya-SA7x32fVTj.jpg Kantor Jiwasraya (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Komisi VI DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya untuk menyelesaikan persoalan tekanan likuiditas di perusahaan tersebut. Targetnya untuk memastikan kembalinya dana nasabah dan menyehatkan kondisi Jiwasraya.

Ketua Panja sekaligus Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima menyatakan, terdapat beberapa opsi yang bisa menjadi pilihan untuk menyehatkan Jiwasraya, yakni melalui pembentukan holding BUMN Asuransi, privatisasi, serta bail out dari pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

Terkait opsi privatisasi, dirinya memastikan untuk pemerintah tetap harius menjadi pemilik mayoritas dari Jiwasraya. Menurutnya, besaran yang paling memungkinkan pelepasan saham ke investor yakni 10% dan maksimal 30%.

Baca Juga: Bentuk Panja, DPR Pastikan Pengembalian Dana Nasabah Jiwasraya

"Kan butuhnya Rp32 triliun (agar mencukupi ketentuan rasio kecukupan modal OJK sebesar 120%), tapi itu dilakukan secara bertahap (pembayaran dana nasabah). Kalau enggak cukup 10% yah 20% atau 30%. Pokoknya (pemerintah) harus di atas 50%. Harus mayoritas," jelasnya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Meski demikian, Aria menekankan, privatisasi merupakan opsi terakhir dari penyelamatan Jiwasraya. Lantaran, panja lebih mendukung pemerintah mengambil langkah opsi holding BUMN asuransi atau bail out melalui suntikan dana PMN.

"Sekecil mungkin opsi ke privatisasi, kalau bisa kami tetap ingin 100% kepemilikan negara," imbuhnya.

Baca Juga: Usut Korupsi Jiwasraya, Kejagung Periksa 5 Karyawan PT Hanson Internasional

Dia menambahkan, untuk mendapatkan keputusan akhir skema penyelamatan Jiwasraya, panja Komisi VI tentu akan berkoordinasi dengan Komisi XI dan Komisi III, yang juga memiliki panja terkait kasusu Jiwasraya. Mengingat pihaknya bermitra dengan Kementerian BUMN, sedangkan Komisi XI bermitra dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Komisi III bermitra dengan Kejaksaan Agung.

"Jadi kami masih menghitung privatisasi konsekuensinya apa, holding konsekuensinya apa, PMN apa. Ada dasar, tujuan, target, ada sasaran. Inilah gunanya panja untuk bicara yang lebih detail di dalam korporasi," ujarnya.

Sekedar diketahui, Jiwasraya mengalami permasalahan tekanan likuiditas karena melakukan investasi pada saham-saham gorengan dari dana hasil penjualan produk asuransi JS Saving Plan. Kejaksaan Agung mencatat ada potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun hingga Agustus 2019, dari pengelolaan investasi yang buruk di Jiwasraya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini