nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Selidiki Kasus Jiwasraya, Ombudsman Temukan Inkonsistensi OJK

Fabbiola Irawan, Jurnalis · Rabu 22 Januari 2020 14:29 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 01 22 320 2156623 selidiki-kasus-jiwasraya-ombudsman-temukan-inkonsistensi-ojk-sFGutDbRlF.jpg Kantor Jiwasraya (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Usai membentuk tim khusus investigasi kasus asuransi yang menyeleweng, Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang tata kelola perusahaan.

Ombudsman melihat terdapat inkosistensi pengaturan mengenai Direktur Kepatuhan. Misalnya pada peraturan POJK 2/2014, OJK mengharuskan adanya Direktur Kepatuhan. Namun kemudian diberikan kelonggaran waktu hingga 3 tahun untuk memiliki Direktur Kepatuhan pada peraturan POJK 73/2016.

Baca Juga: Bentuk Panja, DPR Pastikan Pengembalian Dana Nasabah Jiwasraya

Namun peraturan ini kembali direvisi menjadi POJK 43/2019 yang berisi tentang kewajiban perusahaan perasuransian untuk memiliki Direktur Peraturan. Melihat adanya perubahan peraturan ini, Ombudsman menilai jika OJK belum mengawasi dan melakukan penegakan aturan yang maksimal.

"Mengenai indikasi perubahan peraturan OJK tiap periode, kami belum bisa menyampaikannya karena besok baru akan ditanyakan," kata Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih, di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Dirinya juga membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2015 yang berisi tentang pengawas eksternal pada setiap perusahaan perasuransian. Alamsyah mengatakan semua pihak dilibatkan sebagai pengawas eksternal, namun tidak dengan OJK.

Baca Juga: Usut Korupsi Jiwasraya, Kejagung Periksa 5 Karyawan PT Hanson Internasional

"Jika terjadi salah prosedur atau tata kelola, pasti ditanyakan kepada OJK," sambungnya.

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai juga mengomentari isu tentang alih fungsi OJK yang kembali ke Bank Indonesia (BI). Menurutnya, tim investigasi yang telah dibentuk akan melakukan penyelidikan setelah itu barulah hasilnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Belum sampai ke sana, nanti hasilnya juga akan diserahkan ke DPR. Kalau Ombudsman berharap intinya untuk lebih mengefektifkan OJK," tandasnya.

Oleh karena itu, dia juga meminta kepada OJK untuk koperatif.

(kmj)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini