nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Omnibus Law, Kepala Daerah Tidak Jalankan Program Bisa Dipecat!

Hambali, Jurnalis · Jum'at 24 Januari 2020 18:00 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 01 24 320 2157888 omnibus-law-kepala-daerah-tidak-jalankan-program-bisa-dipecat-9JW3g3Ua0g.jpeg Omnibus Law (Ilustrasi: Shutterstock)

"Kemarin kan dibagi tugas, saya di bagian tentang keuangan, tentang pajak dan retribusi, bagaimana kekuatan fiskal daerah dan yang lainnya. Teman-teman itu ada beberapa wali kota tentang cipta lapangan kerja. Nah, persoalan sangsi ini belum kita bahas detail. Insya Allah minggu di awal Februari ini, kami akan rapat pengurus," tandasnya.

Sebelumnya, sempat beredar draft RUU Cipta Lapangan Kerja BAB VIII Dukungan Inovasi dan Riset yang diterima dari sumber di DPR RI. Dalam pasal 520 dan 521 ayat 1 sampai 3, diatur tentang kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan wali kota bisa diberikan sanksi.

Sangsi itu meliputi teguran tertulis, diberhentikan sementara selama tiga bulan, hingga diberhentikan permanen, jika tidak melaksanakan program strategis nasional yang telah diatur atau kewajiban lainnya.

"Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah" bunyi ayat 3 dalam pasal tersebut.

Pemberhentian gubernur akan dilakukan oleh Mendagri, sedangkan bupati dan wali kota dilakukan oleh gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah. Dalam RUU tersebut, Pasal 519 juga mengatur kewajiban kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

(kmj)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini